jpnn.com, JAKARTA - Direktur Pengelolaan Sampah Ditjen PSLB3 Kementerian LHK Dr. Novrizal Tahar meminta publik mengingatkan perusahaan yang tidak berkomitmen mengatasi produk yang dihasilkan khususnya menyangkut sampah.
Hal ini agar mereka patuh demi pengurangan sampah termasuk sampah plastik yang dihasilkan mereka.
BACA JUGA: Srikandi Ganjar Gandeng Milenial Kebumen Untuk Mengolah Limbah Plastik
"Jika perlu masyarakat mengambil langkah tegas dengan tidak membeli produk-produk dari produsen yang tak punya komitmen tersebut. Masyarakat dapat mengampanyekan ini sebagai bagian dari tanggung jawab masyarakat terhadap program pemerintah dalam pengurangan sampah khususnya sampah plastik," tegas Novrizal Tahar.
Novrizal Tahar mengemukakan hal itu ketika menjadi salah satu pembicara dalam takshow bertema “Solutions to Plastic Pollution” yang diselenggarakan ILUNI UI di Auditorium Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Kampus Depok, Sabtu (3/6/2023).
BACA JUGA: Sandiaga Uno Telepon Istri, Produk Kerajinan Limbah Plastik Milik Evy Rosita Langsung Diborong
Hadir juga sebagai narasumber adalah Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono dan dosen yang juga peneliti BRIN Sri Wahyono.
Ketua Pelaksana Iwan Budisantoso dari ILUNI UI menjelaskan tentang talkshow dan pameran produks inovasi bertema “Innovation Product As Slution for Plastic Pollution” serta lomba konsep inovasi produk yang cukup singkat persiapannya.
BACA JUGA: Wamen KLHK: Pengolahan Limbah PPLI Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Begitu juga Ketua Collaborative Action Center IUNI UI dr. Dewi Elina menjelaskan acara yang merupakan bagian dari program ILUNI UI.
Direktur Direktorat Karier Lulusan dan Hubungan Alumni Universitas Indonesia (DKPHA UI) Ahmad Syafiq, Ph.D saat membuka secara resmi talkshow itu mengatakan UI sangat mendukung tema takshow ini mengingat sangat terkait dengan ekosistem tempat tinggal kita.
Dia menyebutkan jika tempat tinggal kita tidak dirawat maka akan mengancam kehidupan.
“Yang perlu diketahui juga ada 8 aturan di UI yang terkait dengan lingkungan hidup, termasuk aturan zero plastik di lingkungan UI dan juga soal kampus hijau,” katanya.
Untuk diketahui, aturan hukum soal ini sangat jelas. Extended Producer Responsibility (EPR) ada regulasi khusus EPR-nya yaitu Permen LHK No. 75 tahun 2019.
Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 15 menyatakan produsen bertanggung jawab atas pembuangan kemasan dan produk yang tidak dapat dikomposkan atau sulit untuk dijadikan kompos.
Begitu juga dengan Perpres 81/2012, industri diwajibkan menggunakan bahan daur ulang dan mengurus daur ulang kemasan.
Peraturan 97/2017 (juga dikenal sebagai Jakstranas) dibangun di atas peraturan dari 2012 dan merumuskan target konkret untuk pengurangan limbah dan menetapkan berbagai langkah yang mungkin tentang bagaimana mencapai pengurangan ini.
Dalam paparannya mengenai “Pengelolaan Sampah Plastik di Indonesia”, Novrizal mengungkapkan potensi sampah plastik di Indonesia.
Dia menyebutkan 18.12 persen (tahun 2022) dari total timbulan sampah 69.2 juta ton, sekitar 12,54 juta ton per tahun kondisi sampah belum terpilah. Namun , potensi sebagai sumber daya cukup besar dengan penerapan ekonomi sirkular.
Menurut Novrizal, berdasarkan data SIPSN Tahun 2022, sampah plastik adalah jenis sampah yang persentasenya paling besar kedua setelah sampah sisa makanan, yaitu 18,12 persen.
Sampah plastik tidak mudah terurai, butuh waktu hingga ratusan tahun untuk terurai secara alami.
“Jadi, perlu gerakan masif dan jika perlu revolusi budaya yakni gaya hidup minim sampah termasuk sampah plastik,” tegas Novrizal.
Di depan para alumni UI, mahasiswa dan pegiat lingkungan yang memenuhi auditorium, Novrizal menjelaskan berbagai kebijakan dan target Pemerintah dalam hal ini KLHK.
“Kami menyimpulkan bahwa sampai saat ini Pemerintah melakukan langkah simultan dalam pengurangan sampah, dari hulu sampai hilir, dengan berbagai pendekatan. Hasilnya sudah kita rasakan meski harus terus diterapkan kebijakan yang kolaboratif,” katanya.
Pembangunan untuk Semua
Wakil Wali Kota Depok yang juga alumni FTUI Imam Budi Hartono yang mewakili wali kota mengungkapkan konsep pembangunan yang diterapkan adalah konsep pembangunan untuk semua, baik bagi makhluk hidup maupun makhluk tak hidup. Sebab semua itu saling berkaitan.
Dia menyebut wilayah Depok dengan penduduk sekitar 2 juta jiwa memang masih menghadapi kendala dalam penanganan dan pengelolaan sampah.
Total sampah yang dihasilkan sekitar 1000 ton per hari dengan dasar perhitungan setiap warga menghasilkan sampah 0,6 kg per hari.
Bank-bank sampah yang ada baru sebatas pengelola sampah yaitu memisahkan sampah organik (60 persen) dan nonorganik termasuk plastik sekitar 40 persen.
Di tengah itu masih ada residu yang perlu penanganan serius.
“Jika tidak ada komitmen bersama semua kalangan maka masalah sampah tidak akan tuntas,” katanya.
Wakil Wali Kota ini mengungkapkan target soal sampah ini selesai di tingkat RW sehingga sampah tidak diangkut ke TPA Cipayung yang sudah overload. Jadi, peran RT dan RW sangat vital dalam kaitan sampah ini.
Peneliti BRIN yang juga dosen Sekolah Ilmu Lingkungan (SIL) UI Dr. Sri Wahyono mengatakan pertambahan produk plastik meningkat tajam dalam beberapa dekade ini.
Buah peradaban yang pada awalnya diproduksi untuk memudahkan kehidupan manusia, sekarang menimbulkan persoalan berat.
“Produksi plastik yang meningkat tajam itu menjadi malapetaka dan perhatian serius global ini karena kita tidak mampu mengolah dan menangani dampaknya yakni sampah plastik. Jumlah yang tertangani sekitar 22 persen dan itu jumlahnya sangat besar,” kata Sari Wahyono.
Sebenarnya, lanjut Sari Wahyono, konsumsi plastik Indonesia lebih kecil dibanding negara lain.
Kita memproduksi 17 kg per orang per tahun, lebih tnggi Thailand yang 60 persen per orang per tahun, apalagi Malaysia yang 65 kg per hari per tahun dan negara maju di Eropa 100 kg per orang per tahunnya.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari