jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta para gubernur se-Indonesia memikirkan dengan matang sebelum memutuskan suatu kebijakan. Segala aspek harus dihitung apabila melakukan penutupan kegiatan atau fasilitas kantor, mulai dari stok pangan hingga kerugian tukang becak.
"Saya berikan contoh, sebuah provinsi atau kabupaten atau kota ingin membuat sebuah kebijakan sekolah diliburkan, kantor ditutup semuanya, kemudian tempat-tempat transaksi ekonomi misalnya pasar ditutup semuanya, tolong ini betul-betul dihitung betul, dikalkulasi betul dampak sosial ekonomi dan kesehatan yang ada," kata dia saat memberikan arahan kepada para gubernur melalui telekonferensi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (24/3).
BACA JUGA: Jokowi Bakal Putuskan Nasib UN di Tengah Pandemi Corona
Jokowi menginginkan apabila kebijakan seperti di atas diambil, gubernur harus menyiapkan opsi bantuan. Jokowi menginginkan kepala daerah harus menghitung berapa kerugian per kapita apabila kantornya ditutup. Bukan hanya itu, pekerja yang mendukung kegiatan perkantoran juga harus dihitung kerugiannya.
"Hitung berapa orang yang menjadi jadi tidak bekerja, hitung berapa pedagang asongan yang tidak bekerja, hitung berapa becak yang akan tidak bekerja, hitung berapa sopir yang tidak bekerja. Sehingga di dalam APBD dukungan kepada sektor-sektor itu yang harus diberikan, bantuan sosial kepada mereka harus disiapkan," kata Jokowi.
BACA JUGA: Beri Arahan ke Para Gubernur, Jokowi Ingatkan Hal Ini
Jokowi melanjutkan, jangan sampai kepala daerah hanya menutup, tetapi tidak diikuti kebijakan bantuan sosial untuk mendukung masyarakat. Jokowi sendiri menekankan tiga hal yang harus menjadi perhatian.
Pertama, kata Jokowi, keselamatan dan kesehatan adalah yang utama. Kedua, menyiapkan bantuan sosial. "Yang ketiga dampak ekonomi dihitung betul, sehingga kesiapan kita dalam menyediakan stok pangan betul-betul ada," kata Jokowi. (tan/jpnn)
BACA JUGA: Enam Alasan BSNP Agar UN 2020 Dibatalkan
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga