jpnn.com, JAKARTA - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR M Nizar Zahro menilai pemerintah terlalu ambisius dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2018 yang dibacakan oleh Presiden Joko Widodo di Sidang Paripurna DPR pada Rabu (16/8) lalu. Politikus Partai Gerindra itu menyebut target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen tak realistis.
Dalam pidato pengantar nota keuangan pemerintah, Jokowi-sapaan presiden menyampaikan target pertumbuhan ekonomi yang direncanakan mencapai 5,4 persen. Padahal pada tahun 2017 semester I, pertumbuhannya hanya 5,01 persen.
BACA JUGA: Berhasil Pertemukan Mega dan SBY, Jokowi Buktikan The Real Presiden
"Dengan daya beli masyarakat yang saat ini melemah, target itu sangat ambisius dan tidak realistis," ujar Nizar kepada jpnn.com, Jumat (18/8).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) di depan Sidang Paripurna DPR yang digelar Rabu (16/8) menyatakan, belanja pemerintah dalam RAPBN 2018 sebesar Rp 2.204,4 Triliun. Menurut Jokowi, anggaran itu akan digunakan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
BACA JUGA: Ya Ampun, Kok Tega Pak Tifatul Mengejek Presiden Jokowi Lewat Doa
Hanya saja, Nizar mengaku pesimistis bahwa pemerintah bisa menekan indeks rasio gini. Sebab, katanya, hanya segelintir orang saja yang menguasai kekayaan di Indonesia.
Terlebih lagi, politikus asal Madura itu mengaku belum melihat terobosan pemerintah di bidang ekonomi. Padahal, pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan ekonomi.
BACA JUGA: Sebelum Tinggalkan Istana, Pak SBY Doakan Indonesia Makin Jaya
"Tugas berat pemerintah memang mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Melihat nota keuangan yang disampaikan Jokowi, sulit untuk menekan kesenjangan. Tidak ada terobosan program dari pemerintah untuk mengurangi kesenjangan," sebut dia.
Dia lantas menyodorkan angka kemiskinan di Indonesia berdasar data Badan Pusat Statistis (BPS) pada Maret 2017, mencapai 27,77 juta. Angka itu masih sangat tinggi bila dibandingkan kekayaan sumber daya alam Indonesia.
Karena itu, katanya, mestinya pemerintah tidak melihat kemiskinan dalam secara statistik. Sebab, pemerintah harus melihat kenyataan yang dihadapimasyarakat.
"Kami mendesak pemerintah agar kebijakan yang dikeluarkan lebih berpihak pada masyarakat dibandingkan segelintir orang yang mengusai kekayaan Indonesia," pungkas anak buah Prabowo Subianto di Gerindra itu.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ada Kejutan dari Presiden Jokowi usai Peringatan Detik-Detik Proklamasi
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam