Petinggi Persebaya IPL Cari Solusi

Konsep penyatuan liga dari hasil Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI menyudutkan tim kebanggaan Arek-arek Suroboyo itu. Besar kemungkinan Persebaya IPL tak mendapatkan tempat untuk masuk ke liga musim depan.

Kondisi tersebut memaksa para petinggi Persebaya IPL untuk segera mengambil keputusan dan sikap terkait hal itu. Petinggi Persebaya IPL dalam waktu dekat akan bertemu untuk membahas nasib tim yang bermarkas di Jl Karang Gayam itu.

Rencana tersebut disampaikan oleh corporate secretary Persebaya, Ram Surahman, kemarin. Menurutnya, dalam agenda yang dijadwalkan itu, Komisaris Utama Persebaya Saleh Ismail Mukadar, Direktur Utama Cholid Ghoromah dan Chief Executive Officer (CEO) Gede Widiade akan duduk satu meja untuk mencari solusi terbaik bagi Persebaya.

"Harapannya, dari pertemuan itu, nantinya akan ada solusi terbaik bagi Persebaya ke depan," urai Ram.

Pasca Kongres Luara Biasa (KLB) 17 Maret lalu, posisi Persebaya IPL rawan hilang saat penyatuan liga musim depan. Sebab, Persebaya IPL sempat keluar dari kompetisi resmi PSSI dan bermain di Liga Prima Indonesia 2011 yang merupakan cikal bakal Indonesian Premier League (IPL).

Tindakan itu tak urung dianggap PSSI yang ketika itu dipimpin Nurdin Halid Persebaya keluar dari keanggotaan. Untuk itu Nurdin mengirim surat sakti kepada Wisnu Wardhana yang akhirnya membentuk Persebaya Divisi Utama (DU) yang kini berada dibawah pengelolaan PT Mitra Muda Inti Berlian (MMIB).

Nah, pasca KLB, PSSI dan PT Liga Indonesia hanya mengakui Persebaya DU sebagai anggota PSSI. Sedangkan Persebaya IPL dianggap bukan anggota PSSI dan tidak termasuk dalam klub bermasalah atau dualisme.

Di lain sisi, Persebaya IPL lah yang diakui oleh klub anggota Persebaya yang bersinergi dengan PSSI Surabaya. Begitu pula oleh sebagaian besar Bonek, pendukung Persebaya.

Terpisah Gede Widiade menyebut, surat terbuka kepada Menpora terkait nasib Persebaya dan klub-klub lainnya beberapa hari lalu adalah sebentuk curahan resmi yang dirasakan peserta kompetisi IPL pasca KLB. Bukan sekadar surat keluhan.

"Itu bukan surat keluhan. Tetapi resmi pengaduan kepada pejabat berwenang dalam hal ini Menpora. Kalau bukan kepada pejabat pemerintahan seperti Menpora, mau dialamatkan pada siapa lagi," urai Gede. (ady)