Dalam petisi bersama yang dibacakan Minggu (18/11), di Jakarta, koalisi menilai draft RUU Kamnas menjadikan ideologi sebagai ancaman, sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 2. "Menjadikan ideologi sebagai aspek dalam ancaman keamanan nasional bukan hanya keliru, tapi dapat mengganggu kehidupan politik demokrasi kita," ujar Al Araf dari Imparsial, dalam konfrensi pers yang dihadiri sejumlah tokoh dan pengamat, di Jakarta, Minggu (18/11).
Koalisi juga menilai RUU ini dapat disalahgunakan oleh kekuasaan untuk menghadapi kelompok yang kritis terhadap kekuasaan. Menurut Al Araf, atas nama ancaman kamnas dengan kategori menghancurkan nilai moral dan etika bangsa dan ancaman lain-lain (penjelasan pasal 17), maka negara bisa membungkam media yang kritis terhadap kekuasaan, mahasiwa yang melakukan demonstrasi terhadap kekuasaan.
Kemudian, lanjut dia, buruh petani yang menuntut hak-haknya kepada negara, aktivis anti korupsi yang membongkar kasus korupsi pemerintah dan aktivis HAM yang mengungkap kasus-kasu pelanggaran HAM dan kelompok sosial lainnya yang kritis terhadap kekuasaan.
"Secara keseluruhan, RUU Kamnas masih memiliki permasalahan secara filosofis, sosiologis maupun yuridis," kata Araf.
Dengan demikian, ia menambahkan, koalisi mendesak agar parlemen memgembalikan RUU Kamnas ke pemerintah mengingat draft RUU Kamnas tidak jelas maksud dan tujuannya. "Mengandung substansi pasal-pasal tambal sulam, pengulangan dan bertentangan dengan Undang-undang lain, serta mengkhianati reformasi dan dapat mengancam kehidupan demokrasi kita," ujarnya.
Pengamat Hukum Chairul Imam, mengatakan, selain multitafsir, RUU Kamnas bisa ditafsirkan macam-macam oleh penguasa. "Tanpa mengurangi penghargaan kepada orang yang capek-capek mengurus itu, tapi secara pribadi saya menolak," ujarnya.
Pengamat Militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jaleswary Pramowardhani, usai acara mengatakan, kalau RUU itu disahkan, harus diuji materi ke Mahkamah Konstitusi.
Jika dipaksakan, kata dia, bukan hanya berimplikasi demokrasi yang tengah dijalani selama 13 tahun terakhir ini, tapi juga akan ada semacam kemunduran. Ia menilai, RUU ini compang camping dan bisa menjadi musuh utama demokrasi.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hujan Deras, Din Syamsuddin Kelilingi GBK
Redaktur : Tim Redaksi