jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo menerima arahan terbaru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemanfaatan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.
"Jadi arahan beliau (presiden), penuhi ZEE dengan kapal nelayan kita sendiri. Kami sudah melakukan program ke sana," kata Edhy usai bertemu Presiden Jokowi, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/1).
BACA JUGA: Nelayan Pantura Siap Berbagi Wilayah Tangkapan di Perairan Natuna
Dia mengatakan bahwa Natuna merupakan salah satu garis perbatasan dalam Keputusan Menteri KKP Nomor 78 tahun 2016 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan/WPP 711.
"Natuna ini termasuk paling kecil potensi ikannya dibandingkan daerah lain. Makanya saya lapor ke beliau (presiden) juga, kami akan fokus di ZEE yang lain, Pak. Jangan terlalu terpancing di sini. Namun, kami tetap lakukan langkah-langkah," jelas Edhy.
BACA JUGA: Edhy Prabowo Setop Wacana Ekspor Benih Lobster
Mantan Ketua Komisi IV DPR itu menyebutkan bahwa dalam pertemuan itu Jokowi memang menanyakan kelanjutan masalah Natuna. Edhy pun menjelaskan bahwa KKP sudah memberikan izin untuk lebih dari 700 kapal kapasitas 40 GT hingga 150 GT yang tersebar di berbagai tempat di wilayah itu.
"Kami masih punya potensi 135 kapal lagi untuk bisa ke sana (ZEE Natuna)," kata Edhy.
BACA JUGA: Indonesia-Tiongkok Mustahil Kerja Sama di ZEE Natuna
Di sisi lain, pihaknya menyebutkan bahwa Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kabupaten Natuna tidak berfungsi secara optimal dan belum bermanfaat untuk masyarakat setempat.
Dari penjelasannya diketahui bahwa masih terdapat kendala soal ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) untuk nelayan di SKPT tersebut. Hal itu karena pengusaha yang mendapatkan izin penyediaan bahan bakar tak punya modal.
"Jadi pengusaha yang dulu ditugasi untuk jual minyak enggak punya uang, sehingga kami akan evaluasi. Kedua air bersih juga kurang. Ini PR yang saya laporkan ke beliau (presiden). Beliau minta saya untuk tindak lanjuti," jelas Edhy.
Masalah lainnya terkait dengan kapal-kapal fiber yang dulu pernah diberikan kepada nelayan, tidak optimal karena mereka maunya kapal kayu. Oleh karena itu, KKP akan menghitung kebutuhannya.
"Kami akan hitung kapal-kapal baru sesuai dengan permintaan mereka. Dari dahulu kalau kami mau berpikir lurus di negeri ini, tanya dulu penggunanya. Ajak bicara kabupaten, ajak bicara provinsi. Ini PR yang segera kami lakukan," tandasnya. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam