jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) mendukung ketahanan pangan lokal melalui ketersediaan pupuk bersubsidi hingga pulau terluar Indonesia.
Komitmen itu disampaikan oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi di tengah kunjungannya di Kepulauan Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang merupakan wilayah paling selatan Indonesia Senin (13/5).
BACA JUGA: Ditambah 956.227 Ton, Alokasi Pupuk Bersubsidi Jawa Timur jadi 1,9 Juta Ton
Selain ke Pulau Rote, Rahmad juga mengecek kios dan gudang, serta bertemu dengan tokoh pangan maupun para petani yang ada di Pulau Flores dan Pulau Timor pada 12-15 Mei 2024.
Blusukan ini untuk memastikan kesiapan stok pupuk bersubsidi, melihat potensi pertanian, serta menggali aspirasi untuk meningkatkan kemampuan distribusi pupuk di pulau-pulau tersebut.
BACA JUGA: Pupuk Indonesia Serahkan Bantuan Pada Korban Banjir Bandang di Sulsel, Sebegini Jumlahnya
"Pada hari ini kami mulai mengunjungi pulau-pulau terluar di Indonesia untuk memastika penyaluran pupuk bersubsidi di sini berjalan dengan lancar dan tepat sasaran sehingga dapat mendukung ketahanan pangan nasional. Apalagi sekarang Pemerintah menambah alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton di tahun 2024, harapannya produktivitas pertanian dapat terus terjaga, bahkan ditingkatkan," ujar Rahmad.
Rahmad menyebut untuk mengoptimalkan pertanian di NTT, Pupuk Indonesia saat telah menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 17.255 ton.
Stok per 8 Mei 2024 tersebut terdiri dari pupuk Urea 10.237 ton dan NPK 7.018 ton.
Masing-masing stok pupuk tersebut aman untuk memenuhi kebutuhan petani di NTT selama dua pekan ke depan.
Adapun stok Urea yang saat ini ada di gudang lini II (provinsi) dan kabupaten/kota (lini III) tersebut mencapai 284 persen atau hampir tiga kali lipa dari ketentuan minimum yang dipersyaratkan pemerintah, yaitu sebesar 3.602 ton.
Stok NPK yang telah disiapkan Pupuk Indonesia juga mencapai 195 persen dari ketentuan minimum, yaitu 3.583 ton.
"Kami di NTT juga mengunjungi gudang, bertemu dengan para distributor dan kios dalam rangka melihat kesiapan perusahaan menyediakan stok pupuk bersubsidi. Alhamdulillah stok kami cukup untuk memenuhi alokasi pupuk bersubsidi untuk petani di NTT selama 14 hari ke depan," ujar Rahmad.
Kemudian, Rahmad melanjutkan alokasi pupuk Urea bersubsidi 2024 di NTT mencapai 62.228 ton, dan realisasi penebusan yang sudah dilakukan petani hingga Mei 2024 baru 10.378 ton, atau sekitar 17 persen. Untuk alokasi NPK bersubsidinya, Pemerintah menyiapkan sebanyak 70.244 ton dan realisasinya sekitar 9.828 ton atau 14 persen. Di NTT, Pemerintah juga mengalokasikan NPK Kakao dengan jumlah 659 ton.
Alokasi tersebut sudah mendapatkan penambahan dari Pemerintah.
"Alokasi awal Urea untuk tahun 2024 di NTT sebelumnya hanya 36.408 ton, NPK 32.858 ton, NPK Kakao 95 ton. Untuk itu ia berharap petani mengoptimalkan penebusan pupuk bersubsidi ini untuk menjaga ketahanan pangan lokal," kata Rahmad.
Menurutnya, guna menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di 22 kabupaten/kota di NTT, Pupuk Indonesia juga menyiapkan sejumlah fasilitas penunjang.
Beberapa di antaranya 24 gudang Lini III, 11 Distributor, 391 Kios serta sebanyak 13 Petugas Lapang yang akan memastikan semua petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan regulasi.
Rahmad menjelaskan, pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi harus diperketat karena terdapat ketentuan untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai Permentan Nomor 01 Tahun 2024. Antara lain tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK).
Pupuk bersubsidi ini diperuntukan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai, serta subsektor tanaman hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih, dan subsektor perkebunan seperti tebu rakyat, kakao, dan kopi.
"Dari jenis-jenis usaha tani tersebut, ditetapkan bahwa kriteria luas lahan yang diusahakan maksimal 2 hektar termasuk di dalamnya petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Rahmad.
Pada aturan baru ini, e-RDKK dapat dievaluasi 4 (empat) bulan sekali pada tahun berjalan. Dengan kata lain, petani yang belum mendapatkan alokasi bisa menginput pada proses pendaftaran pada proses evaluasi di tahun berjalan.
"Bagi petani yang tidak tercatat sebagai penerima pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia juga sudah menyiapkan solusinya melalui pupuk nonsubsidi yang juga bisa didapatkan di kios-kios," pungkas Rahmad.(jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Elvi Robiatul, Elvi Robiatul