TERHAMBATNYA relokasi warga di bantaran Waduk Pluit membuat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo gusar. Mantan Walikota Solo ini pun menuding ada pihak-pihak tertentu yang sengaja mengganggu proses relokasi. Salah satunya, menurut Jokowi adalah oknum-oknum pengusaha yang merasa kepentinganya terganggu.
"Ada pihak ketiga yang coba mengganggu jalannya proses relokasi warga dari waduk tersebut ke rumah susun," ujar Joko Widodo.
Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, mengatakan, dirinya sudah sangat intens melakukan komunikasi sebgai upaya pendekatan dengan warga. Dalam setiap pertemuan itu, dia selalu menyampaikan niat untuk menormalisasikan waduk tersebut.
"Masalahnya ada pihak ketiga yang ikut masuk (mengganggu), karena di situ ada pertarungan usaha besar. Yang ribut-ribut itu bukan masyarakat, ini kan ada kepentingan bisnis, sudah diklaim oleh usaha, kita ngertilah," katanya.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan proses relokasi warga di waduk tersebut bersifat mutlak. Pasalnya, fungsi Waduk Pluit akan dikembalikan sebagai waduk terbesar di Jakarta untuk mengontrol potensi banjir dan ketersediaan sumber air cadangan.
Area Waduk Pluit awalnya memiliki luas 80 hektar. Namun, saat ini wilayahnya menyusut tersisa 60 hektar akibat banyaknya warga yang mendirikan bangunan secara ilegal. Kedalaman waduk juga terkena imbas, saat ini hanya sekitar dua meter dari kedalaman ideal di atas lima meter. Proses relokasi akan diimbangi dengan solusi permanen, yakni pembangunan rumah susun di Marunda dan Muara Baru, Jakarta Utara. Warga Waduk Pluit akan langsung direlokasi ketika unit rusun telah siap dihuni.
Sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku heran mengapa warga tidak mau direlokasi, padahal Pemprov DKI telah memberikan segala fasilitas untuk warga bantaran Waduk Pluit. Dia pun menegaskan akan tetap menggusur rumah-rumah yang berdiri di tanah negara tersebut. "Dikasih rusun, enggak mau. Dikasih rumah, enggak mau. Ya, kalau miskin pada tahu dirilah," tandasnya. (wok)
"Ada pihak ketiga yang coba mengganggu jalannya proses relokasi warga dari waduk tersebut ke rumah susun," ujar Joko Widodo.
Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, mengatakan, dirinya sudah sangat intens melakukan komunikasi sebgai upaya pendekatan dengan warga. Dalam setiap pertemuan itu, dia selalu menyampaikan niat untuk menormalisasikan waduk tersebut.
"Masalahnya ada pihak ketiga yang ikut masuk (mengganggu), karena di situ ada pertarungan usaha besar. Yang ribut-ribut itu bukan masyarakat, ini kan ada kepentingan bisnis, sudah diklaim oleh usaha, kita ngertilah," katanya.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan proses relokasi warga di waduk tersebut bersifat mutlak. Pasalnya, fungsi Waduk Pluit akan dikembalikan sebagai waduk terbesar di Jakarta untuk mengontrol potensi banjir dan ketersediaan sumber air cadangan.
Area Waduk Pluit awalnya memiliki luas 80 hektar. Namun, saat ini wilayahnya menyusut tersisa 60 hektar akibat banyaknya warga yang mendirikan bangunan secara ilegal. Kedalaman waduk juga terkena imbas, saat ini hanya sekitar dua meter dari kedalaman ideal di atas lima meter. Proses relokasi akan diimbangi dengan solusi permanen, yakni pembangunan rumah susun di Marunda dan Muara Baru, Jakarta Utara. Warga Waduk Pluit akan langsung direlokasi ketika unit rusun telah siap dihuni.
Sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku heran mengapa warga tidak mau direlokasi, padahal Pemprov DKI telah memberikan segala fasilitas untuk warga bantaran Waduk Pluit. Dia pun menegaskan akan tetap menggusur rumah-rumah yang berdiri di tanah negara tersebut. "Dikasih rusun, enggak mau. Dikasih rumah, enggak mau. Ya, kalau miskin pada tahu dirilah," tandasnya. (wok)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Djan Faridz Tunjuk Menantu Sendiri
Redaktur : Tim Redaksi