jpnn.com - CIANJUR - Bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Cianjur Deden Nasihin - Neneng Efa Fatimah resmi mendaftar kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur, Rabu (28/8).
Pasangan yang diusung Partai Golkar, Perindo, dan PKS ini berkomitmen mewujudkan Cianjur Berkah (Berdaya, Saing, Khidmah, dan Amanah).
BACA JUGA: Deden Nasihin-Neneng Efa Didukung Golkar Untuk Maju di Pilkada Cianjur
Paslon Deden - Neneng datang ke KPU Kabupaten Cianjur diantar oleh pimpinan partai pengusung, seperti Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur TB Mulyana Syahrudin, Ketua DPD PKS Cianjur Dadan Suryanegara, dan Ketua DPC Perindo Cianjur Teni Ansar Mulya, serta para sukarelawan dan simpatisan Sahabat Berkah.
Tampak hadir pula pengurus DPD Partai Golkar Jabar diwakili Bendahara Umum Metty Triantika memberikan dukungan sehingga menambah suasana pendaftaran makin semarak.
BACA JUGA: Kontrak 1.330 PPPK di Kabupaten Cianjur Diperpanjang 1 Tahun
Seusai resmi mendaftar, bacabup Cianjur Deden Nasihin menyampaikan kata sambutan yang berisi visi misi dan komitmen jika nanti terpilih sebagai Bupati Cianjur.
Deden Nasihin yang akrab disapa Kang Denas ini mengatakan, realita menunjukkan berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten Cianjur yang belum terselesaikan.
BACA JUGA: Pakar Hukum Melihat Kondisi Jokowi di Pilkada 2024, Apa Katanya?
Akibatnya, Kabupaten Cianjur tertinggal dari daerah-daerah lain di Jawa Barat, bahkan di Indonesia.
Permasalahan pertama, kata Kang Denas, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cianjur sebagai parameter kesejahteraan masyarakat, berada pada urutan terakhir se-Provinsi Jabar, yang hanya mencapai 68,18. Bahkan masih jauh lebih rendah dari kabupaten di pulau terluar Indonesia seperti Kabupaten Natuna dengan IPM 78,23 dan Kabupaten Kepulauan Talaud dengan IPM 71,14.
"Lebih rendah dari dua kabupaten di Provinsi Papua Barat seperti Kabupaten Yapen dengan IPM 68,41 dan Kabupaten Biak Numpor dengan IPM 72,85," kata Kang Denas.
Kemudian, yang juga jadi persoalan adalah Indeks Pendidikan Kabupaten Cianjur yang juga rendah, hanya mencapai 7,2 tahun yaitu setara SMP Kelas 7 dan Indeks Kesehatan 74,61.
"Realita ini sangat sangat memprihatinkan dan menjadi cermin dari ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan, serta kehidupan ekonomi sebagai penopang utama," ujarnya.
Kang Denas menuturkan, permasalahan utama kedua adalah ekonomi di Kabupaten Cianjur makin kompleks dengan rendahnya pengeluaran riil perkapita yang hanya mencapai Rp8,6 juta per tahun, terendah di Jawa Barat.
"Hal ini berdampak pada tingginya persentase penduduk miskin yang mencapai 10,23 persen atau 240.100 jiwa masyarakat Cianjur dalam kategori miskin," tutur pria yang menjabat Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jabar itu.
Dia mengatakan, permasalahan ketiga yang mendera Kabupaten Cianjur adalah tingkat pengangguran tinggi. Berdasarkan data, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Cianjur sebesar 7,71 persen.
Hal ini sangat kontradiktif jika dibandingkan dengan potensi daerah sebagai daerah pertanian yang sangat potensial menyerap tenaga kerja cukup besar.
Selanjutnya, masalah keempat adalah ketimpangan antar wilayah dan konektivitas terbatas.
Ketimpangan yang mencolok antara wilayah utara, tengah, dan selatan yang menunjukkan ketidakmerataan pembangunan sistematis. Kawasan utara cenderung lebih maju, sementara tengah dan selatan jauh tertinggal.
"Kondisi tersebut semakin diperparah oleh rendahnya kualitas infrastruktur jalan. Saat ini, kondisi jalan rusak sepanjang 41,6 kilometer (km) dan 3.04,2 km lainnya mengalami rusak berat. Hal ini mencerminkan kegagalan dalam pembangunan infrastruktur yang dapat menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat," katanya.
Persoalan kelima, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cianjur rendah.
Kabupaten Cianjur pada 2023 memiliki PAD hanya sebesar Rp436,5 miliar dari total pendapatan daerah Rp4,2 triliun.
Ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat menunjukkan lemahnya basis ekonomi lokal dan ketidakmampuan daerah untuk memaksimalkan potensi ekonomi yang dimiliki, padahal potensi dan peluang investasi di Cianjur sangat tinggi. Begitu juga potensi PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi, sangat tinggi.
Masalah keenam adalah, kasus human trafficking marak terjadi di Cianjur. Fakta itu menjadikan Kabupaten Cianjur sebagai salah satu daerah dengan kasus perdagangan manusia terbesar di Indonesia.
"Masalah ini bukan hanya cerminan dari tingkat pendidikan rendah, kemiskinan dan pengangguran tinggi, tetapi juga menunjukkan celah besar kelemahan dalam perlindungan sosial dan penegakan hukum," tuturnya.
Dia juga menyinggung masalah sampah yang belum terkelola dengan baik.
Pada 2023, sampah yang terkelola hanya 18,87 persen. Realita ini mencerminkan kelemahan mendasar dalam manajemen pengelolaan sampah, baik di hulu sumber sampah maupun hilir lokasi pengolahan dan pembuangan.
"Tanpa upaya signifikan dalam pengelolaan sampah, Kabupaten Cianjur akan dihadapkan pada konsisi darurat sampah, yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat, daya tarik investasi dan pariwisata," katanya.
Sistem merit ASN pun, ujarnya, belum berjalan di Kabupaten Cianjur. Dalam praktik birokrasi pemerintahan di Kabupaten Cianjur, rekrutmen dan pengembangan karier ASN belum menjalankan sistem merit.
Hal ini dapat terlihat dari Indeks Sistem Merit Kabupaten Cianjur masih dalam kategori kurang.
Realita itu menunjukkan penempatan ASN dalam jabatan kerap tidak memperhatikan pendidikan dan keahlian akan tetapi disinyalir terdapat kondisi like and dislike (suka dan tidak suka). Sehingga, hasilnya birokrasi cenderung lamban dan berpengaruh terhadap kinerja pembangunan.
"Saat ini Kabupaten Cianjur berada di persimpangan yang krusial. Sehingga membutuhkan konsep kepemimpinan transformatif dengan strategi mobilisasi dan orkestrasi yang melibatkan kolaborasi Pentahelix meliputi: akademisi, pebisnis, komunitas, pemerintah, media," ujarnya.
Menurutnya, untuk memperbaiki hal tersebut tentu membutuhkan pengorbanan.
Deden dan Neneng pun akan memulainya dengan meninggalkan kursi DPRD Jawa Barat, demikian juga dengan Neneng yang sudah melepas statusnya sebagai ASN.
"Untuk kesejahteraan warga, dengan tagline perubahan Cianjur Bergegas dan Berlari Mengejar Ketertinggalan. Untuk itu, saya Deden Nasihin sebagai Calon Bupati Cianjur dan Neneng Efa Fatimah sebagai Calon Wakil Bupati Cianjur akan mengusung sebuah komitmen yang dituangkan dalam sebuah visi yaitu, Berkolaborasi Mewujudkan Cianjur Berkah (Berdaya Saing, Khidmah dan Amanah),” katanya. (mcr27/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina