"Biasanya sih naiknya sekitaran angka itu. Itu kalau yang saya amati di Jakarta. Untuk di Sumut, saya belum tahu pasti, tapi biasanya pilkada ya kenaikannya sekitar 10 hingga 15 persen," ujar Deputi Direktur Divisi Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Wilayah IX Sumut-Aceh, Kahfi Zulkarnaen seperti diberitakan Sumut Pos (Grup JPNN).
Berdasar data yang dihimpun BI, jumlah upal yang dihimpun tercatat Rp 124,450 juta pada Januari-Desember 2012. Jika dibanding periode sama 2011 nominal upal yang dihimpun sebesar Rp 103,782 juta atau naik 19,9%.
"Jika dilihat lembarannya juga mengalami kenaikan, dari 1.881 lembar pada periode Januari-Desember 2011 naik menjadi 2006 lembar pada periode sama di 2012," ujarnya.
Untuk meminimalisir perderan upal, pihaknya akan bekerjasama dengan kepolisian. Apalagi, ujarnya, mengingat pada Maret mendatang Sumut bakal mengadakan pilkada. "Kita sudah menyampaikan kerjasama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut perihal perederan upal ini," katanya.
Dia mengatakan dari beberapa uang pecahan palsu yang dihimpun, pecahan yang paling banyak beredar Rp 50.000 . Selanjutnya diikuti dengan pecahan Rp 100.000, pecahan Rp 20.000, pecahan Rp 10.000, dan pecahan Rp 5.000.
"Melihat mudahnya uang palsu dicetak ini, BI akan membuat atau mencetak uang dalam bentuk yang lebih rumit untuk dicetak. Selain itu, sosialisasi akan tetap kita lakukan ke masyarakat untuk lebih mengenali nana upal dan uang asli," jelasnya.
Sementara itu, Ditreskrimsus Polda Sumut Kombes Pol Sadono Budi Nugroho menyatakan bahwa sudah ada kerjasama antara polisi dengan BI terkait dengan kerjasama tersebut. Tetapi, bagaimana perinciannya dirinya belum dapat menjelaskan. (ram/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Oknum Polisi Terlibat Curanmor Dan Narkoba
Redaktur : Tim Redaksi