jpnn.com - JAKARTA — Menjelang Pemilu tahun 2014, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengingatkan masyarakat agar memilih calon legislatif yang berpihak pada petani dan masyarakat adat di daerah. Hal ini dilakukan agar politisi nantinya dapat melindungi kehidupan petani yang terus kehilangan lahan pertaniannya dan masyarakat di daerah yang kerap menjadi korban akibat konflik agraria.
“Sudah ratusan bahkan ribuan petani yang terkena sengketa tanah dalam konflik agraria selama ini. Kita membutuhkan legislatif yang membela para petani dan masyarakat untuk mendapatkan haknya atas tanah,” ujar Sekjen KPA Iwan Nurdin pada JPNN, Minggu (29/9).
BACA JUGA: Daerah Paling Pelit Beri Informasi Anggaran
Hal senada diungkapkan Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Apung Widadi saat dihubungi terpisah. Apung mengungkapkan dengan melindungi petani, politisi pun dapat mendukung kedaulatan pangan di Indonesia. Pasalnya, kata dia, saat ini pemerintah tengah getol impor bahan pangan dari luar negeri dengan harga murah.
Menurut Apung, tindakan sama dengan menginjak petani yang telah berusaha memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Harga impor yang lebih murah membuat petani sulit menjual hasil kebunnya. Dibanding impor, ia meminta pemerintah dan DPR RI mengusahakan lahan yang cukup dan dorongan pada petani agar dapat berproduksi lebih banyak lagi pangan untuk kebutuhan dalam negeri.
BACA JUGA: Kritik Jokowi Malah Diserang Balik
“Saya berharap jangan sampai politisi busuk yang terpilih. Dia hanya akan sibuk cari dana untuk kantongnya dibanding melindungi kedaulatan pangan melalui kebijakan. Jangan hanya yang berjanji saat kampanye tapi tidak dilaksanakan setelah duduk di kursi DPR,” tegas Apung. (flo/jpnn)
BACA JUGA: KemenPAN-RB Pertama Gelar Tes CPNS Sistem CAT
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengawasan Internal jadi PR Utama
Redaktur : Tim Redaksi