MATARAM-Di zaman kebebasan berdemokrasi seperti sekarang ini, banyak PNS yang dinilai tidak netral. Terutama pada saat pagelaran pemilihan kepala daerah (Pemilukada). Tidak hanya itu, oknum PNS juga ada yang nekat menjadi pengurus di organisasi politik. Padahal, itu tidak diperbolehkan.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua I Dewan Pengurus Korpri NTB Dra Hj Ratningdiah saat menghadiri Musyawarah VII Korpri Kota Mataram di aula lantai III kantor Wali Kota Mataram. Menurutnya banyak anggota Korpri, khususnya di Kota Mataram yang ikut menjadi pengurus organisasi yang sebenarnya menjadi underbow partai politik tertentu. ‘’Bahkan di Kota Mataram ini banyak oknum pejabat yang seperti itu. Ini kan seharusnya tidak boleh karena jelas-jelas aturannya melarang,’’ tegasnya.
Ia berharap PNS benar-benar netral. Jangan sampai ada oknum PNS yang secara sengaja maupun tidak, berafiliasi terhadap partai politik tertentu. ‘’Ini mencoreng nama Korpri. Ini tidak boleh terjadi. Apalagi menjelang pemilukada, banyak PNS yang melakukan perjudian dengan terang-terangan mendukung, bahkan menjadi tim pemenangan salah satu calon,’’ bebernya.
Menanggapi hal itu, Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) NTB Lalu Martawang mengatakan, statemen dari Ratningdiah itu tidak jelas. Bahkan, Martawang yang juga Sekretaris Bappeda Kota Mataram ini merasa tidak pernah ikut atau berafiliasi dengan organisasi yang menjadi underbow partai politik.
‘’AMPI tidak termasuk sebagai underbow partai politik tertentu. AMPI itu memang dilahirkan oleh Golongan Karya. Tapi independensi AMPI merupakan bagian yang sama dengan independensi seluruh masyarakat Indonesia,’’ katanya. ‘’AMPI itu untuk semua, tidak berafiliasi pada partai politik manapun,’’ tambahnya.
Karena itu, jika AMPI disebut afiliasi partai politik, ia meminta Ratningdiah untuk membaca secara lengkap aturan terbaru yang terkait dengan hal ini. ‘’PNS itu tidak ada masalah masuk AMPI. Kalau AMPI dikatakan underbow dari Partai Golkar itu tidak benar. Sebab, AMPI berbeda dengan AMPG (Angkatan Muda Partai Golkar),’’ jelasnya.
Sementara Sekda Kota Mataram HL Makmur Said juga membantah jika ada PNS di Kota Mataram yang masuk ke organisasi salah satu partai politik. ‘’Tidak ada. Kalau ada laporkan ke saya, berikan saya data dan bukti-buktinya, nanti saya tegur,’’ kata sekda.(oni)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PPP dan PAN Lirik Incumbent
Redaktur : Tim Redaksi