jpnn.com - JAKARTA - Masa penyerahan berkas dukungan bagi bakal calon Gubernur DKI Jakarta dari jalur independen resmi ditutup pada Minggu (7/8) kemarin.
Pendaftaran yang dibuka sejak Rabu (3/8) lalu itu, diketahui hanya pasangan Ichsanuddin Noorsy dan Ahmad Daryoko yang menyerahkan berkas.
BACA JUGA: Ahok Tuding Anak Buah Lakukan Pembusukan dari Dalam
Namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyatakan berkas tersebut tidak lengkap. Dengan demikian dipastikan tidak ada bakal calon perseorangan pada pilkada DKI nanti.
Menanggapi hal tersebut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, proses maju lewat jalur perseorangan memang tidak mudah.
BACA JUGA: Ahok: Kalau Tendang dan Tembak-Tembak itu Saya Suka, ini Beneran
Pasalnya, selain harus mendapat jumlah dukungan dari masyarakat yang sangat besar, juga harus dipastikan dukungan terdata dengan baik.
"Makanya saya bilang, enggak gampang buat (maju, red) dari jalur independen. Punya duit saja enggak bisa," ujar Bakal calon Gubernur DKI Jakarta yang akrab disapa Ahok tersebut, Selasa (9/8).
BACA JUGA: Ahok: Kalau Nendang dan Tembak-Tembak Itu Saya Suka
Meski syarat cukup berat, Ahok meyakini dirinya akan lolos jika beberapa waktu lalu akhirnya memutuskan maju lewat jalur perseorangan.
Pasalnya, jumlah KTP sebagai syarat dukungan yang dikumpulkan mencapai hingga satu juta KTP. Melebihi syarat minimal berkisar 7,5 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada pilkada sebelumnya. Yaitu berkisar 530 ribu dukungan.
"Kalau kami sih sanggup. Karena kami sudah masukin data (pendukung, red) dengan baik," ujar Ahok.
Selain dari segi jumlah, keyakinan Ahok juga hadir karena dukungan disusun dengan sangat rapi. Bahkan hingga ke tingkat RT/RW di DKI Jakarta.
"Masyarakat semua antusias berikan KTP. Jadi sebenarnya semua sudah siap. Kamu bisa cari kok di RT ini siapa pendukungnya, di sistem (yang dimiliki Teman Ahok) nanti keluar namanya," ujar mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
Meski begitu, Ahok diketahui akhirnya memutuskan maju lewat jalur partai politik. Selain alasan politis, jalur perseorangan juga dinilai cukup sulit.
Apalagi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, mencantumkan syarat, dukungan harus berasal dari masyarakat yang sudah terdaftar dalam DPT pilkada sebelumnya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wakapolsek Teler Akhirnya Dipaksa Lengser
Redaktur : Tim Redaksi