JAKARTA – Pengurangan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerintah dapat dipahami oleh pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, mengaku memahami langkah pemerintah itu karena demi penghematan subsidi di APBN.
“Saya memahami langkah itu. Biar bagaimana pun, pemerintah terikat pada UU APBN untuk tidak menaikan harga BBM,” kata politisi Partai Golkar itu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5).
Dijelaskannya, pemerintah juga terikat kuantitas besaran subsidi yang sudah dipatok di APBN. “Jadi kalau tidak dibatasi penggunaannya pemerintah tentunya kesulitan darimana menutup subsidi BBM tersebut,” ujar Priyo.
Kendati demikian Priyo juga berharap pemerintah bisa mengambil jalan lain terkait berkurangnya pasokan subsidi BBM terutama di daerah. Dia menegaskan, pemerintah dan aparat keamanan harus menyelidiki apakah benar BBM bersubsidi digunakan oleh masyarakat, bukan diselundupkan untuk industri. “Ini harus ditindaklanjuti, jangan sampai hal itu dibiarkan,” tegasnya.
Prio menambahkan, jika memang ditemukan penyelewengan maka aparat harus menyikat siapapun yang terlibat. “Jika ditemukan adanya penyelewengan BBM bersubsidi maka aparat keamanan harus menindak tanpa pandang bulu,” kata Priyo.
Di sisi lain Priyo juga paham soal keresahan kepala daerah di Kalimantan terkait berkurangan kuota BBM bersubsidi. Karenanya, dia meminta kepada pihak terkait seperti Pertamina, Menteri Dalam Negeri, Kepolisian untuk turun tangan mengatasi permasalahan itu jika dikhawatirkan menimbulkan gejolak. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perkuat Armada Kapal
Redaktur : Tim Redaksi