jpnn.com, JAKARTA - Sikap sejumlah pimpinan honorer K2 yang menolak solusi dengan model PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) ditanggapi Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (pur) Moeldoko.
Moeldoko mengatakan, skema PPPK tersebut sudah menjadi jalan tengah setelah polemik pekerja honorer terus terjadi bertahan-tahun.
BACA JUGA: Banyak Guru Honorer di Sekolah Negeri Sulit jadi PPPK
"Jalan tengah ini. Win-win antara kepentingan pemerintah dan honorer," ujarnya di Kantor KSP, Jakarta, Rabu (5/12).
Moeldoko menjelaskan, pemerintah tidak mungkin membuat kebijakan untuk mengangkat semua honorer menjadi PNS. Pasalnya, harus diakui, tidak semua honorer memiliki standar kompetensi yang mumpuni.
BACA JUGA: Ketum PGRI Sampaikan Masalah Honorer dan PPPK ke Presiden
"Kita tidak ingin korbankan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Kalau dipaksakan jadi PNS, risikonya meluas," imbuhnya.
BACA JUGA: Ini Alasan Terbaru Pentolan Honorer K2 Tolak jadi PPPK
BACA JUGA: PP PPPK Bukti Jokowi Hadir untuk Honorer K2
Oleh karenanya, memberikan kesempatan honorer untuk mendapat kesejahteraan setara PNS sudah cukup ideal.
Terkait kekhawatiran kontrak yang terbatas, mantan Panglima TNI itu menyebut masih bisa diperpanjang. Selama memenuhi standar dan lolos tes. "Apa susahnya sih setiap tahun tanda tangan kontrak," tuturnya. (wan/rin/far/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KKB Bantai Pekerja di Papua, Nada Bicara Moeldoko Meninggi
Redaktur & Reporter : Soetomo