JAKARTA - Menteri pemuda dan olahraga (Menpora) Roy Suryo meyatakan bahwa pembatalan Pekanbaru, Riau sebagai tuan rumah Islamic Solidarity Games (ISG) III sudah memang seharusnya dilakukan. Alasannya, ada banyak faktor teknis dan non-teknis yang mendasari pemindahan.
Saat berbincang dengan JPNN.COM, Rabu (15/5) malam, Menpora menegaskan, fakta di lapangan jelas menunjukkan tingkat kesiapan venue-venue pertandingan. Bahkan, Roy menganggap upaya Gubernur Riau Rusli Zainal untuk menuntaskan perbaikan kolam renang yang tidak sesuai standar internasional dengan dana sponsorship, justru bisa bermasalah secara hukum.
Sebab, penggunaan dana sponsorship itu itu bisa-bisa malah disidik lagi oleh penegak hukum. Belum lagi, dana perbaikan stadion utama untuk perawatan rumput Rp 10 miliar masih dipermasalahkan DPRD.
Yang lebih mengkhawatirkan, lanjut Menpora, ada uang Rp 35 miliar untuk menalani perbaikan stadion utama. "Padahal kita jelas sudah tahu DPRD belum mau mencairkan dana, tiba-tiba ada Rp.35 miliar untuk penyelesaian stadion. Oh itu berbahaya," cetusnya.
Selain itu, kata Menpora, beberapa anggota DPRD Riau sudah mengirimkan surat juga ke panitia pusat. Mereka menyatakan keberatan sekaligus menolak penyelenggaraan ISG di Pekanbaru.
Hal serupa juga disampaikan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Bahkan sejumlah ketua adat sudah mengirimkan surat serupa ke pusat.
Intinya, papar Menpora pengganti Andi Mallarangeng itu, banyak pihak di Riau yang menyatakan keberatan dan menolak apabila anggaran APBD Riau digunakan untuk penyelenggaraan ISG.
Lalu bagaimana dengan anggapan bahwa Menpora takut kasus PON maupun ISG berulang di ISG? Menteri asal Yogyakarta itu menepis anggapan bahwa dirinya takut.
"Saya bahasanya tidak takut. Saya hanya tidak mau melukai perasaan masyarakat Pekanbaru kedua kalinya. Kalau ini diteruskan, pasti DPRD yang kena lagi, panitia kena lagi. Ini saya tidak mau masuk (penjara) bersama-sama. Ini untuk menyelematkan supaya kita tidak masuk jurang dan selamatkan Riau, dan Indonesia di mata internasional," pungkasnya.(fat/jpnn)
Saat berbincang dengan JPNN.COM, Rabu (15/5) malam, Menpora menegaskan, fakta di lapangan jelas menunjukkan tingkat kesiapan venue-venue pertandingan. Bahkan, Roy menganggap upaya Gubernur Riau Rusli Zainal untuk menuntaskan perbaikan kolam renang yang tidak sesuai standar internasional dengan dana sponsorship, justru bisa bermasalah secara hukum.
Sebab, penggunaan dana sponsorship itu itu bisa-bisa malah disidik lagi oleh penegak hukum. Belum lagi, dana perbaikan stadion utama untuk perawatan rumput Rp 10 miliar masih dipermasalahkan DPRD.
Yang lebih mengkhawatirkan, lanjut Menpora, ada uang Rp 35 miliar untuk menalani perbaikan stadion utama. "Padahal kita jelas sudah tahu DPRD belum mau mencairkan dana, tiba-tiba ada Rp.35 miliar untuk penyelesaian stadion. Oh itu berbahaya," cetusnya.
Selain itu, kata Menpora, beberapa anggota DPRD Riau sudah mengirimkan surat juga ke panitia pusat. Mereka menyatakan keberatan sekaligus menolak penyelenggaraan ISG di Pekanbaru.
Hal serupa juga disampaikan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Bahkan sejumlah ketua adat sudah mengirimkan surat serupa ke pusat.
Intinya, papar Menpora pengganti Andi Mallarangeng itu, banyak pihak di Riau yang menyatakan keberatan dan menolak apabila anggaran APBD Riau digunakan untuk penyelenggaraan ISG.
Lalu bagaimana dengan anggapan bahwa Menpora takut kasus PON maupun ISG berulang di ISG? Menteri asal Yogyakarta itu menepis anggapan bahwa dirinya takut.
"Saya bahasanya tidak takut. Saya hanya tidak mau melukai perasaan masyarakat Pekanbaru kedua kalinya. Kalau ini diteruskan, pasti DPRD yang kena lagi, panitia kena lagi. Ini saya tidak mau masuk (penjara) bersama-sama. Ini untuk menyelematkan supaya kita tidak masuk jurang dan selamatkan Riau, dan Indonesia di mata internasional," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menpora Sebut Presiden Tak Setuju ISG di Pekanbaru
Redaktur : Tim Redaksi