jpnn.com, KALIMANTAN TIMUR - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik terus memperhatikan dampak sosial kemasyarakatan yang masih terjadi akibat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dia meyakini setiap masalah akan selalu ada solusi bila semua pihak dapat berkomunikasi dengan baik.
BACA JUGA: Info Terbaru Pembangunan Istana Presiden di IKN, Diana: Alhamdulillah
Menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu, pemerintah akan berusaha keras untuk menyejahterakan rakyat, termasuk warga sekitar IKN.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Sosialisasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) dalam rangka Percepatan Perolehan Tanah di Wilayah Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur di Ruang Rapat VIP Abipraya Sepaku, Kamis (27/6).
BACA JUGA: Petugas Upacara HUT ke-79 RI di IKN Tidak Menginap di Hotel
"Saya sebagai Pj Gubernur Kaltim dan Dirjen Otonomi Daerah wajib membantu dan memastikan bahwa masyarakat saya terlindungi serta terpenuhi hak-haknya," kata Akmal Malik dalam keterangan resmi.
Akmal Malik menjelaskan bahwa kehadiran IKN merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
BACA JUGA: Kapan Presiden Jokowi Berkantor di IKN? Heru Budi Bilang Begini
"Selama ini Indonesia identik dengan Jawa sentris, karena pembangunan dan ekonomi terpusat di sana," tambahnya.
Menurut Akmal Malik, kepindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang merata.
Sebab, pemerintah optimistis IKN mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan sentra-sentra baru di Kalimantan dan wilayah timur Indonesia.
"Kami semua mendukung IKN, masa warga Desa Pemaluan tidak mendukung IKN," imbuhnya.
Tokoh Masyarakat Desa Pemaluan, Sahdin mengatakan Desa Pemaluan merupakan desa tua yang sudah lama terbentuk sejak Kesultanan Paser (sebelum Kabupaten Penajam Paser Utara terbentuk).
"Kami hidup berladang (bercocok tanam) di kawasan Desa Pemaluan sejak nenek moyang kami, hingga banyak masuk perusahaan sampai IKN ini," ucap Sahdin.
Demi mendengar respons masyarakat, Pj Gubernur Akmal Malik meminta seluruh pihak terkait program PDSK untuk segera melakukan pertemuan lebih lanjut di lapangan.
"Saya mau bertemu langsung dengan masyarakat di lapangan. Saya akan datang nanti ke lokasi warga Desa Pemaluan untuk bersilaturahmi," tambah Akmal Malik.
Sosialisasi dan pertemuan dipandu Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kaltim Siti Sugiarti, dihadiri Danrem 091/ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul, Deputi Bidang Sosial Budaya Otorita IKN Alimuddin, Pj Bupati PPU Makmur Marbun serta jajaran Forkopimda Kabupaten Penajam Paser Utara. Sosialisasi juga dihadiri ketua adat Pemaluan, tokoh masyarakat Pemaluan, lurah Pemaluan, para ketua RT dan warga Kelurahan Pemaluan.
(ded/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi