JAKARTA - Dukungan dari politisi kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang coba direcoki kinerjanya dengan usul penggunaan interpelasi, terus mengalir. Kali ini dukungan itu datang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu menganggap usulan interpelasi atas kebijakan Dahlan di kursi Menteri BUMN terlalu terburu-buru. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, Imam Nachrowi saat dihubungi JPNN, Senin (16/4) malam.
"Pertama, terlalu dini kalau teman-teman fraksi lain mengajukan usul interpelasi. Masih ada cara lain yang lebih elegan, misalnya musyawarah dan berdiskusi dengan kementerian (BUMN)," kata Imam.
Seperti diketahui, Keputusan Menteri BUMN Nomor 236/MBU/2011 dianggap menyalahi beberapa aturan karena dianggap memberi kewenangan ke Direksi BUMN untuk menjual aset tanpa mekanisme yang benar. Hak interpelasi diajukan karena SK Menteri BUMN Nomor 236/MBU/2011 dinilai melanggar sejumlah undang-undang. Yakni UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 19/2003 tentang BUMN, UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, dan UU Nomor 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Namun PKB menganggap kebijakan Dahlan masih wajar. Karenanya, PKB tak setuju dengan usul penggunaan interpelasi. "PKB dengan sangat tegas menolak interpelasi itu," tegas Imam yang juga anggota Komisi V DPR itu.
Anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur (Jatim) I itu justru menilai, gebrakan Dahlan Iskan selama ini sebagai Menteri BUMN sangat diperlukan bagi efisiensi dan efektifitas birokrasi BUMN. Sebab, tegas Imam, BUMN merupakan salah satu pilar negara untuk memerkuat perekonomian nasional.
"Wajar saja ada pemangkasan birokrasi sana sini, apalagi penempatan jabatan strategis menyinggung kalangan tertentu," ulasnya.
Sebelum dipimpin Dahlan, kata Imam menegaskan, BUMN justru menjadi sapi perah bagi pihak tertentu. "Itu sangat tidak sehat. Dan, ketika Dahlan Iskan melakukan gebrakan seperti itu, itu sangat baik," kata Imam.
Lantas apakah PKB siap menghadang fraksi lain yang getol mengusung hak interplasi tersebut? Imam menegaskan, pengusung interpelasi harus bisa memberi penjelasan. "Mestinya tidak harus interpelasi. Jalan dialog atau rapat-rapat kerja lebih baik ketimbang interpelasi. Sangat kentara ini ada tujuan tertentu," ungkap Imam.
Kembali Imam menegaskan, PKB sangat tegas menolak usul interplasi yang diajukan DPR. "Kita tetap tidak mau main-main. Apalagi prestasi Dahlan Iskan semua orang tahu sangat baik dan ini harus menjadi inspirasi lembaga-lembaga lainnya," pungkas Imam. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Seruan Ketua DPR Tak Jalan
Redaktur : Tim Redaksi