JAKARTA - Pemerintah diminta jangan hanya meminta rakyat untuk menghemat energi, Namun pemerintah juga harus mampu memberantas mafia migas yang selama ini menjadi penyebab berbagai persoalan migas, khususnya minyak bumi dan gas (migas), di negara ini.
Demikian disampaikan Ketua DPP PKB yang juga Ketua Fraksi PKB di DPR, Marwan Jafar, di DPR kemarin. Marwan menilai, pemerintah harus mampu mengambil kebijakan yang strategis dan tepat serta mampu melihat akar masalah secara mendasar atas berbagai persoalan yang tengah terjadi di bidang energi, khususnya migas. Ada 3 masalah mendasar yang harus diselesaikan pemerintah demi menuntaskan persoalan migas ini.
Persoalan pertama, dan yang paling mendasar, adalah semakin mengguritanya oligarki mafia migas. ”Terus terang, kami sepenuhnya mendukung gerakan penghematan energi yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi kami pun meminta pemerintah harus serius, berani dan tegas dalam memberantas mafia migas yang semakin hari semakin menggurita. Merekalah yang selama ini menjadi sebab persoalan migas di Indonesia,” tegas Marwan, Jumat (1/6).
Pemerintah, tambahnya, harus berani memutus oligarki para ”pemain” di bidang migas. ”Selain itu, persoalan kedua yang harus dilakukan, pemerintah harus merenegosiasi ulang berbagai kontrak karya dengan berbagai perusahaan asing yang selama ini justru tidak menguntungkan negara dan rakyat kita,” ujar anggota Komisi V DPR ini.
Menurut Marwan, dua hal tadi harus disertai keberanian pemerintah dalam mengambil langkah politik demi mengembalikan kedaulatan bangsa di bidang energi sebagai persoalan ketiga yang harus diambil pemerintah. ”Kalau hal-hal tadi dilakukan, maka program penghematan energi yang dicanangkan pemerintah akan berdampak luas terhadap persoalan migas di negara ini. Jadi bukan cuma sebatas kebijakan normatif yang tambal sulam saja,” pungkasnya.
Terkait mafia perminyakan, Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz juga mengatakan sebaiknya PT Pertamina mau mengungkap nama perantara (trader) impor minyak yang selam ini kerap dituding sebagai mafia minyak yang melakukan penggerogotan uang negara.
Selain itu, Pertamina mau menjelaskan harga minyak mentah yang dibeli lewat trader sehingga tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Jika ternyata pembelian via trader merugikan keuangan negara, maka Pertamina mesti menggunakan institusi lain yang lebih efisien.
”Sekarang ini pembelian minyak mentah dimonopoli (pihak tertentu) dan tidak transparan. Nah, Pertamina harus menjelaskan ke publik posisi dari trader ini. Jika berpotensi menambah ongkos, serahkan saja ke institusi lain yang lebih murah,” tegasnya. (ind)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Video Cabul, FPDIP Pasrah ke BK DPR
Redaktur : Tim Redaksi