jpnn.com, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merangkum, merefleksikan capain, dan melontarkan kritik terhadap capaian pangan nasional.
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengatakan setidaknya ada lima persoalan pangan sepanjang 2022.
BACA JUGA: Pastikan Harga Pangan Stabil Saat Nataru, Ganjar Terus Gencarkan Operasi Pasar
PKB memiliki landasan yang jelas, yakni kemandirian pangan, bukan ketahanan pangan.
"Kami terus berupaya agar paradigma kedaulatan pangan ini menjadi pandangan bersama, sehingga arah kebijakan pangan menyasar pada kemandirian, kedaulatan pangan," beber Daniel di Jakarta, Jumat (23/12).
BACA JUGA: Cara Kementan Mendukung Kedaulatan Pangan
PKB mendorong agar pertama anggaran untuk pangan harus ditingkatkan persentase dari APBN.
Hal itu akan memberikan ruang gerak dalam mengelola pangan, di antaranya anggaran tersebut untuk meningkatkan skill SDM Pertanian, upgrade teknologi pertanian, memperbaiki infrastruktur pertanian, kemudian yang utama adalah menerapkan UU perlindungan lahan yaitu UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
BACA JUGA: Ribuan Masyarakat Pangandaran Dukung Moedoko di Pilpres 2024
"Untuk menjaga lahan-lahan produktif untuk produksi pangan tidak beralih fungsi, sanksi tegas harus diterapkan. Jika lahan-lahan produktif ini tidak dilindungi maka lambat laun lahan-lahan akan terpinggirkan," katanya.
Berikut lima isu pangan yang menjadi sorotan PKB:
1. Carut marut soal pangan
Daniel menyebut persoalan pangan cukup kusut, khususnya beras terjadi.
"Karena adanya ketidakseriusan pemerintah dalam mengelola pangan dengan baik terbukti dari anggaran sektor pertanian sebagai core produksi tidak ditanggung dengan anggaran yang cukup," ungkap Daniel.
2. Harga pangan tidak stabil
Harga input pertanian yang terus melambung tinggi, di sisi lain harga jual tidak stabil.
3. SDM pertanian
Petani masih belum dikelola dengan baik.
Meskipun sudah ada petani milenial dengan kombinasi pemanfaatan teknologi digital bermunculan, tetapi minim dukungan dari pemerintah.
"Pemerintah masih sebatas seremonial belum berupa wujud dukungan fasilitasi, dukungan anggaran, dukungan jejaring," katanya.
4. Program Food Estate
Food estate sudah dikerjakan dan tidak membuahkan hasil agar dibatalkan, anggaran FE ini sangat besar dan tidak berdampak pada peningkatan ketersediaan pangan.
"Lebih baik, anggaran FE diberikan kepada petani, menaikan anggaran subsidi, kemudian membeli hasil panen petani dengan harga tinggi itu lebih baik daripada anggara FE tidak bermanfaat," ungkap Daniel.
5. Perikanan dan kelautan minim infrastruktur
Masalah utama perikanan dan kelautan adalah pada dukungan infrastruktur nelayan di antara yang utama adalah soal langka dan mahalnya BBM untuk nelayan.
Kemudian, infrastruktur penyedia SPBN yang minim dan mahalnya BBM.
"Pemerintah lamban melihat persoalan ini. SDM nelayan yang masih jauh dari kata sejahtera, terutama di pesisir-pesisir yang masih belum diperhatikan," ujar Daniel.
Ketua Umum DPP yang Muhaimin Iskandar mengatakan tidak lengkap, jika kritik tanpa adanya solusi.
Sebab, PKB menyoroti soal pangan ini sebagai suatu hal yang fundamental dan masalah hidup mati suatu bangsa.
“Soal pangan adalah soal hidup matinya suatu bangsa, pangan adalah soal harkat dan martabat bangsa. Maka dari itu, saya tidak pernah diam soal pangan ini, saya terus bersuara keras agar pemerintah kita benar-benar serius mengurusi pangan, " ungkap Muhaimin.
PKB mendorong pemerintah untuk lebih fokus soal penganggaran untuk pangan jauh lebih masif, terukur, terencana dengan baik, pangan adalah senjata yang jauh lebih hebat dibandingan nuklir.
"Makanya pangan harus menjadi senjata utama kita dalam menghadapi berbagai situasi geopolitik yang ada,” tegas Muhaimin Iskandar. (mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul