jpnn.com - JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberi sinyal agar Megawati Soekarnoputri menolak bergabungnya partai Goklar ke poros koalisi PDIP-Nasdem-PKB. Alasannya partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu ingin koalisi yang ramping.
"Kalau (PDIP) menerima partai baru (Golkar) atau tidak itu hak penuh PDIP- Jokowi (Joko Widodo) dan Bu Mega. Tapi kami ingin kerjasama yang ramping dan solid," kata Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding, saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (16/5).
BACA JUGA: Sambangi KPK, Wakapolri Bahas Kebutuhan Penyidik KPK
Saat ditanya apakah PKB yakin tanpa Golkar pemerintahan ke depan jika dipimpin poros koalisi PDIP-Nasdem-PKB akan efektif, Abdul Kadir Karding yakin pemerintahan tetap bisa efektif meski tanpa partai pimpinan Aburizal Bakrie itu.
"Kami sudah yakin pemerintahan bisa efektif. Kalau melihat sejarah koalisi di Indonesia, pemerintahan itu sebenarnya selalu relatif efektif," sebutnya.
BACA JUGA: Pemda Wajib Tingkatkan Kompetensi PNS Fungsional
Efektifnya pemerintahan sebelumnya lanjut Karding, terlihat dari tidak adanya kemacetan pembuatan undang-undang yang memang harus dibahas dengan kesepakatan pemerintah dan DPR. Begitu juga dalam pengesahan anggaran belanja negara, juga lancar dengan kesepakatan kedua pihak.
Belajar dari koalisi dalam pemerintahan yang saat ini berjalan, Karding menyebut terbentuknya Kabinet Indonesia Bersatu I dan II hanya didasari kesamaan platform tanpa didukung agenda politik bersama. Seperti soal pemberantasan korupsi.
BACA JUGA: KPK Garap Dua Pihak Swasta terkait Kasus Bupati Bogor
Nah, ke depan menurut dia, yang harus dibangun adalah tidak boleh hanya sebatas kesamaan cita-cita. "Yang perlu kita lakukan adalah menyamakan persepsi soal langkah dan cara bukan cuma cita-cita," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ratusan Pemda Pertanyakan Nasib Honorer K2 yang Gagal CPNS
Redaktur : Tim Redaksi