JAKARTA -- Ulah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai anggota koalisi yang tidak sejalan dengan sikap Partai Demokrat terkait rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), terus mengundang polemik. Partai Demokrat berang dengan sikap PKS, itu.
"Lambat laun manuver PKS semakin jelas jenis kelamin politiknya yaitu parpol yang mau meneguk untung sendiri di koalisi tapi tidak mau mengambil risiko koalisi di pemerintahan," kata Ketua DPP Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika, Sabtu (24/3).
Dia menegaskan, masyarakat akan tahu dan sejarah untuk kesekian kali mencatat kalau PKS adalah partai yang tidak layak dipercaya dalam koalisi karena kalkulasi yang ada hanya maunya untung sendiri. "Menurut Saya ya lebih baik mundur dari koalisi toh juga kinerja kadernya di Kabinet Indonesia Bersatu II rapornya merah dan pas-pasan saja," kata Anggota Komisi II DPR, itu.
"Saya sih berharap mereka malu di koalisi dengan teman-teman partai politik lainnya yang berjuang dan berpikir keras di pemerintahan untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Pasek.
Dia menegaskan, paling tidak seharusnya kalau mereka tidak mau mundur dari koalisi, ya segera saja dimundurkan. "Kontribusi kadernya di kabinet juga payah, impor beras terpaksa dilakukan, mengkomunikasikan kebijakan pemerintah juga menterinya yang tugasnya mengkomunikasikan itu malah memilih sembunyi untuk urusan BBM ini, belum lagi konflik sosial dimana-mana," kata Pasek.
Mestinya, lanjut dia, tatkala prestasi menterinya minus, ditambah kelakuannya seperti itu maka lebih baik PKS jadi oposisi saja. "Jatah menteri diberi ke parpol yang loyal saja."
Ia menambahkan, koalisi di pemerintahan memang harus punya jiwa besar untuk menyelamatkan kepentingan nasional, bangsa dan negara, bukan jiwanya mau menaguk keuntungan dibalik beban pemerintahan yang berat seperti ini.
"Nanti kita lihat saja sikap mereka hingga pengambilan keputusan nanti. Kalau tetap seperti ini saya kira teman-teman koalisi sepakat untuk menceraikan saja PKS biar kelaminnya jelas-jelas menjadi parpol koalisi saja," ungkap Pasek. "Ya kalau tidak mau (keluar dari koalisi) nanti masyarakat akan menilai sebagai partai yang berideologi keuntungan golongannya sendiri," kata Pasek.
Ia yakin, partai-partai lain yang ada di koalisi juga sepakat untuk memikirkan opsi menceraikan PKS dari koalisi. "Untuk apa bersama dengan partai yang hanya mau untung sendiri saja. Koalisi itu bersama dalam suka dan duka dalam mengabdi pada bangsa dan negara dalam posisi di pemerintahan," pungkas Pasek.
Sebelumnya, Ketua DPP PKS Aboebakar Alhabsy, menanggapi dingin pengusiran PKS dari koalisi oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua. "Janganlah mengalihkan isu BBM ke persoalan koalisi, kalaupun pemerintah sekarang menghadapi kekecewaan dan amarah rakyat ya itu konsekuensinya, janganlah tarik tarik partai dalam persoalan ini," kata Aboebakar, Jumat (23/3).
Ia menegaskan, menaikkan harga BBM adalah pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. "Janganlah menarik-narik partai dalam urusan ini," katanya.
Ia mengungkapkan, PKS sebenarnya hanya ingin melaksanakan undang Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN. "Sudah sangat jelas sekali pada pasal 7 ayat 6 menyebutkan bahwa tidak ada kenaikan harga BBM bersubsidi untuk masyarakat. Lah, masak kita mau konsinten dengan undang undang kok malah disalah-salahin kayak gini, kan gak bener namanya," ujarnya.
Aboebakar mengatakan, perlu diingat pula ketika salah satu menteri PKS di-reshuffle, komunikasi politik PKS tetap santun. "Harus diingat pula sejarah sudah mencatat siapakah yang tidak konsisten dengan kontrak politik yang dibuat, dan itu bukan kami," tegasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tolak BBM, Mahasiswa Kepung Jakarta
Redaktur : Tim Redaksi