jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Syakir Purnomo meminta masyarakat untuk mengawasi proses pemilihan wakil gubernur Jakarta. Seperti diketahui, saat ini sudah ada dua kandidat calon wakil gubernur, yakni Nurmansjah Lubis dari PKS dan Riza Patria dari Gerindra.
Tidak hanya masyarakat, PKS juga mengajak aparat penegak hukum bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut bergabung mengawasi proses yang akan berjalan di DPRD DKI Jakarta itu.
BACA JUGA: Gerindra Diyakini Bakal Dapat Kursi Wagub DKI Jakarta
"Tolong prosesnya diawasi, jadi kontes pemilihan Wakil Gubernur betul-betul berjalan fairplay. Termasuk aparat penegak hukum, KPK, dan media ikut mengawasi supaya proses demokrasi di DPRD betul-betul fairplay," kata Syakir di DPW PKS Jakarta, Cempaka Baru, Jakarta Pusat, Selasa (21/1).
Lebih lanjut, Syakir mengajak anggota DPRD DKI bertanggung jawab dalam proses pemilihan wakil gubernur mewakili warga Jakarta tetap berlaku sesuai dengan aturan yang ada.
BACA JUGA: Anak Buah Prabowo Lebih Berpeluang Jadi Wagub DKI ketimbang Kader PKS
"Setiap kegiatan politik bisa saja terjadi hal- hal yang tidak diinginkan, atau yang melawan hukum misalnya politik uang. Kami tidak ingin itu terjadi dalam proses yang berlangsung di DPRD DKI dalam urusan pemilihan wakil gubernur," kata Syakir.
Pengawasan adalah kunci antisipasi dari kegiatan- kegiatan yang bersifat negatif dan mencederai proses demokrasi yang berlangsung terutama dalam Pemilihan Wagub kali ini.
BACA JUGA: Sohibul PKS Sindir Gerindra Soal Kursi Wagub DKI Jakarta
"Kami ingin proses demokratisasi pemilihan Wagub berjalan secara fair. Kami berharap yang terpilih itu merupakan wagub DKI yang terbaik serta bisa bersinergi dengan gubernur," kata Syakir.
Syakir juga berharap proses pemilihan Wakil Gubernur segera selesai setelah sebelumnya mandek selama 1 tahun 8 bulan dengan dua nama Cawagub yaitu Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.
Dengan kondisi mandek itu, Gerindra mengajukan nama baru sebagai Cawagub DKI Jakarta yaitu Riza Patria. PKS pun akhirnya menerima nama tersebut.
"Kami memahami ada dinamika yang perlu diselesaikan. Artinya kami memahami alasan para pimpinan berkomunikasi. Itu 'Win-Win Solution' kasihan Jakarta terlalu lama tidak punya Wagub. Jadi mau tidak mau PKS harus mengalah," ujar Syakir menutup sesi tanya jawab dengan wartawan. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil