jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak latah mewacanakan penyesuaian harga jual BBM, terutama jenis Pertalite.
Hal itu dikatakan Mulyanto merespons wacana yang dilontarkan Kementerian ESDM yang akan menaikkan harga Pertalite.
BACA JUGA: Cegah Pertamina Merugi, Harga Pertalite Harus Dinaikkan
Menurut Mulyanto, hal itu harus dihentikan, sebab wacana kenaikan harga Pertalite akan membuat masyarakat resah.
"Sekarang bukan waktu yang tepat untuk menaikan harga jual BBM jenis Pertalite. Saat ini pandemi belum usai dan daya beli masyarakat masih lemah," kata Mulyanto di Jakarta, Rabu (27/10).
BACA JUGA: Harga BBM Jenis Pertalite dan Pertamax Naik
"Fraksi PKS pasti menolak rencana kenaikan itu," imbuh dia.
Mulyanto menilai selama ini pemerintah terlalu berpihak pada Pertamina dalam hal kenaikan harga jual BBM.
BACA JUGA: Harga Pertalite Turun, Ini Alasannya
Dia menuturkan dulu ketika harga BBM anjlok di awal pandemi Covid-19, pemerintah menyetujui Pertamina tidak menurunkan harga jual BBM.
Alasannya agar kerugian Pertamina tidak terlalu dalam, sehingga BUMN ini tetap dapat menjalankan penugasan Pemerintah di sisi hulu migas.
"Saat itu harga BBM yang harusnya turun malah dijual dengan harga biasa tanpa penyesuaian. Padahal di negara-negara ASEAN harga jual BBM diturunkan," bebernya.
Saat ini, lanjut Mulyanto, harga BBM mulai merambat naik, pemerintah justru mewacanakan kenaikan BBM dengan menggunakan logika yang serupa.
"Tentu tidak adil bagi rakyat," tegas Mulyanto.
Secara umum, PKS mendukung upaya Pertamina memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. Sebab BUMN pada prinsipnya dibentuk untuk melayani masyarakat pada cabang-cabang usaha penting dan strategis, seperti sektor migas ini.
Tujuannya, agar pengelolaan sumber daya alam benar-benar diarahkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
Namun, di sisi lain BUMN dibentuk bukan sekedar untuk mencari untung. Mulyanto mengingatkan, negara tidak berbisnis dengan rakyatnya.
"Jadi kalau rakyat yang harus ketumpuan untuk 'mensubsidi' Pertamina, baik di saat harga BBM anjlok ataupun naik, agar Pertamina tidak rugi. Ini adalah logika yang terbalik," imbuh Mulyanto.
Menurut mulyanto, tidak tepat kalau dikatakan bahwa permintaan masyarakat terhadap Premium menurun dan mereka beralih ke Pertalite.
"Yang terjadi adalah suplai Premium yang ditahan-tahan, sehingga menjadi langka. Itu yg dilaporkan masyarakat baik di pulau Jawa maupun di luar jawa," kata dia.
Sebetulnya, kata Mulyanto, animo masyarakat terhadap BBM murah masih tetap tinggi. Oleh karena itu Pertamina tetap perlu mengalokasikan anggaran untuk pengadaan BBM murah ini.
Sebelumnya diberitakan saat ini Pemerintah sedang mengkaji perubahan harga jual BBM jenis Pertalite akibat kenaikan harga minyak dunia.
Pemerintah menilai harga jual Pertalite saat ini Rp 7.650 tidak sesuai dengan harga keekonomian yang sudah mencapai harga Rp 11 ribu per liter. Pemerintah mewacanakan adanya penyesuaian harga jual Pertalite di masyarakat untuk mengurangi beban Pertamina. (jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia