JAKARTA - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, menyatakan bahwa PKS sudah memberikan banyak masukan terkait rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan dilakukan pemerintah. "Sebagai mitra koalisi itu sudah dilakukan. Tapi pemerintah sudah menetapkan. Kita sesuai, tetap bersama rakyat yang mendapat dampak negatif terkait kenaikan BBM ini. Karena santunan itu tidak selamanya diterima rakyat. Sampai sekarang pendataan pemerintah untuk pemberian santunan itu juga tidak jelas," kata Hidayat, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3).
"Saya sebagai calon gubernur (Cagub DKI Jakarta) berpihak kepada rakyat. Terlebih pada kaum ibu. Karena urusan dapur terasa berat. Harga barang kebutuhan pokok di pasar semakin melonjak. Dan gaji tidak naik," ujar cagub DKI yang diusung PKS itu.
Ditanya apakah PKS akan keluar dari koalisi, Hidayat mengatakan masalah itu adalah kewenangan partai yang menentukan. "Wujudnya presiden partai (Luthfi Hasan) akan memberi pernyataan berikutnya," katanya.
Terkait masalah paripurna soal penentuan apakah BBM dinaikkan atau tidak, Kamis (29/3) besok, menurut Hidayat sikap PKS sangat jelas. "Kalau mau diambil voting sikap kita jelas," kata bekas Presiden PKS itu.
Tapi ada partai menyatakan PKS menerima rencana kenaikan BBM? Menurut Hidayat, klaim seperti boleh saja. "Tapi saya menyampaikan pernyataan presiden partai yang menjadi kesepakatan," imbuh bekas Ketua MPR itu.
Apakah PKS tidak takut tiga menterinya di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dicopot jika keluar dari koalisi? "Presiden yang akan memutuskan tentang takut apa tidak kehilangan tiga menteri tersebut," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bagikan Sembako Murah, Dahlan Didoakan Tetap Sehat
Redaktur : Tim Redaksi