JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah mengatakan perlu ada konfrontasi antara tersangka pembobol Bank Jabar Yudi Setiawan, mantan Presiden PKS Lutfhi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah yang merupakan kolega Lutfhi.
Konfrontasi itu terkait dengan anggaran Rp 2 triliun dalam rangka pemenuhan target PKS pada pemilihan umum (Pemilu) 2014. Sehingga menurut Fahri, dengan konfrontasi itu ikhwal anggaran Rp 2 triliun dapat lebih jelas.
"Saya mengusulkan ada konfrontasi, kalau perlu bertiga Yudi setiawan, AF (Ahmad Fathanah) dan LHI (Lutfhi Hasan Ishaaq) biar clear dan berikutnya tidak merusak nama PKS bahwa ini seolah-olah kerjaan PKS," kata Fahri di DPR, Jakarta, Selasa (25/6).
Fahri menganggap soal dana Rp 2 triliun sebagai sesuatu yang tidak rasional. Sebab Yudi tiba-tiba menulis dengan tintanya sendiri dan di kantornya sendiri. Lalu tiba-tiba tulisan tangannya dijadikan bukti untuk mengorganisir opini seolah-olah PKS melakukan kegiatan korupsi Rp 2 triliun di tiga kementerian, yakni Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Pertanian.
Untuk proyek di Kementerian Sosial ditargetkan perolehan Rp 500 miliar, selanjutnya Rp 1 triliun untuk proyek Kementerian Pertanian dan Rp 500 miliar untuk proyek di Kementerian Komunikasi dan Informatika.
"Apa boleh kumpulkan uang seperti itu? Apa legal dan apa sah? Kenapa kok tiba-tiba gambar Yudi Setiawan jadi penting. Itu pertanyaan saya. Makanya ayo dibuka, siapa yang palsu di sini. Itu gimana ceritanya kok bisa konstruksi dugaannya seperti itu. Konfrontasi seterbuka-terbukanya, berani enggak," ucap Fahri.
Ketua DPP PKS, Al Muzzammil Yusuf mempertanyakan soal anggaran Rp 2 triliun untuk kebutuhan pemilu tahun 2014. "Masuk akal enggak sih Rp 2 triliun, darimana uang itu," ucap Muzzammil.
Sementara itu Anggota Majelis Syuro PKS, Jazuli Juwaini menerangkan, kader setiap bulan diminta memberikan sumbangan ke partai. Sumbangan diberikan oleh setiap anggota DPR. Selain itu, kader juga memberikan infaq sesuai dengan kemampuan masing-masing. "Itu bagian dari modal anggaran untuk lakukan operasional dan pemenangan pemilu," kata Jazuli.
Kemudian anggota Majelis Syuro PKS, Refrizal mengatakan, anggaran PKS berasal dari para kader. "DPR kita Rp 20 juta. Iuran fraksi Rp 2 juta. Di PKS kita masuk dalam grup pembinaan kita bayar lagi minimal Rp 1,5 juta," ucapnya. (gil/jpnn)
Konfrontasi itu terkait dengan anggaran Rp 2 triliun dalam rangka pemenuhan target PKS pada pemilihan umum (Pemilu) 2014. Sehingga menurut Fahri, dengan konfrontasi itu ikhwal anggaran Rp 2 triliun dapat lebih jelas.
"Saya mengusulkan ada konfrontasi, kalau perlu bertiga Yudi setiawan, AF (Ahmad Fathanah) dan LHI (Lutfhi Hasan Ishaaq) biar clear dan berikutnya tidak merusak nama PKS bahwa ini seolah-olah kerjaan PKS," kata Fahri di DPR, Jakarta, Selasa (25/6).
Fahri menganggap soal dana Rp 2 triliun sebagai sesuatu yang tidak rasional. Sebab Yudi tiba-tiba menulis dengan tintanya sendiri dan di kantornya sendiri. Lalu tiba-tiba tulisan tangannya dijadikan bukti untuk mengorganisir opini seolah-olah PKS melakukan kegiatan korupsi Rp 2 triliun di tiga kementerian, yakni Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Pertanian.
Untuk proyek di Kementerian Sosial ditargetkan perolehan Rp 500 miliar, selanjutnya Rp 1 triliun untuk proyek Kementerian Pertanian dan Rp 500 miliar untuk proyek di Kementerian Komunikasi dan Informatika.
"Apa boleh kumpulkan uang seperti itu? Apa legal dan apa sah? Kenapa kok tiba-tiba gambar Yudi Setiawan jadi penting. Itu pertanyaan saya. Makanya ayo dibuka, siapa yang palsu di sini. Itu gimana ceritanya kok bisa konstruksi dugaannya seperti itu. Konfrontasi seterbuka-terbukanya, berani enggak," ucap Fahri.
Ketua DPP PKS, Al Muzzammil Yusuf mempertanyakan soal anggaran Rp 2 triliun untuk kebutuhan pemilu tahun 2014. "Masuk akal enggak sih Rp 2 triliun, darimana uang itu," ucap Muzzammil.
Sementara itu Anggota Majelis Syuro PKS, Jazuli Juwaini menerangkan, kader setiap bulan diminta memberikan sumbangan ke partai. Sumbangan diberikan oleh setiap anggota DPR. Selain itu, kader juga memberikan infaq sesuai dengan kemampuan masing-masing. "Itu bagian dari modal anggaran untuk lakukan operasional dan pemenangan pemilu," kata Jazuli.
Kemudian anggota Majelis Syuro PKS, Refrizal mengatakan, anggaran PKS berasal dari para kader. "DPR kita Rp 20 juta. Iuran fraksi Rp 2 juta. Di PKS kita masuk dalam grup pembinaan kita bayar lagi minimal Rp 1,5 juta," ucapnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Djoko Susilo Ngaku Dipanggil Mas Dika
Redaktur : Tim Redaksi