PLN Butuh Inovasi, Bukan Kenaikan TDL

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG), Bobby Adhityo Rizaldi, menilai bahwa kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan cara investasi yang diusulkan pemerintah merupakan solusi jangka pendek dan harus dibayar mahal"PLN menyewa genset dengan bahan baku BBM, sehingga biaya operasionalnya tinggi

BACA JUGA: PLN Butuh Kepastian Margin 8 Persen

Mestinya PLN melakukan inovasi dan membeli genset berbahan bakar LPG atau gas tabung," kata Bobby Adhityo Rizaldi, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/4).

"Terlebih di saat masyarakat masih banyak hidup susah dan pas-pasanMestinya subsidi dapat digunakan untuk hal yang lebih substansial bagi masyarakat berpenghasilan kecil," imbuhnya.

Menurut Bobby, kenaikan TDL itu berjenjang berdasarkan kapasitas listriknya

BACA JUGA: DPR: Tunda Kenaikan TDL Hingga Lebaran

Seperti 450 VA itu rencananya naik 10 persen, 900 VA menjadi 5 persen, 1.300 VA 10 persen, hingga totalnya paling besar 20 persen"Berdasarkan UU No 30 tahun 2009, kenaikan TDL memang dimungkinkan selama sepersetujuan pemerintah, sedangkan pada UU No 47 tahun 2009 tentang asumsi APBN 2010 akan ada kenaikan khusus 6.600 VA," ungkapnya.

Menyikapi wacana pembenahan dengan membagi PLN menjadi dua, masing-masing hulu dan hilir, disebutkan bahwa khusus untuk hulu, itu terkait dengan pengadaan energi primer yang tidak efisien, mix pembelian BBM dan batubara yang terlalu tinggi, serta harga power plant-nya dari produser yang kemahalan

BACA JUGA: PLN Cari Investor Rp 23 Triliun

Sementara untuk sektor hilir, penekanannya adalah soal transmisi.

"Dengan pemisahan sektor hulu dan hilir, maka dalam menjalankan bisnisnya tidak usah memikirkan harga listrik dari produsenJadi bangun saja terus transmisi, bikin tiang yang banyak dimana-mana, sehingga power plant yang independen bisa masuk sehingga biaya transmisi tidak termasuk di biaya keekonomian PLN," katanya.

Politisi dari Dapil Sumatera Selatan itu menambahkan, wacana ini sebetulnya sudah lama, bahkan sudah dibuka sedikit di dalam  UU No 30 tahun 2009Yaitu bahwa independensi power plant itu dimungkinkan, untuk tujuan menekan biaya pembangunan power plant-nya.

Lebih lanjut, Bobby menyatakan sikap setuju terhadap adanya swastanisasi di sektor ketenagalistrikan, melalui pembahasan menyeluruh sektor apa saja yang bisa dimasuki oleh pihak swasta"Kalau di bidang transmisi tidak ada swasta yang mau masuk, karena swasta tidak mungkin mau mengumpulkan uang tagihan listriknyaSementara di sektor hulu bisa diswastanisasikan," katanya.

Menjawab pertanyaan soal kepemimpinan Direksi PLN saat ini, Bobby mengaku bahwa semula dirinya optimis terhadap kepemimpinan Direksi PLN yang baru, bahkan menaruh harapan bisa meningkatkan kinerja PLN lebih efisien"Kalau pada akhirnya hanya bermuara pada peningkatan biaya, semua orang pun dapat melakukannyaHal itu terlihat (dari) adanya peningkatan biaya APBN, tetapi tidak menambah pertumbuhan ekonomiFakta ini yang akan kita tanyakan dari asumsi APBN-P kepada pemerintah," katanya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... PLN: Kenaikan TDL Kebijakan Pemerintah