jpnn.com, JAKARTA - Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar menerima sejumlah aktivis NGO/LSM /Peneliti yang menyampaikan aspirasi terkait Pemilu Serentak pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pertemuan dilakukan di Situation Room Gedung F Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (03/03).
BACA JUGA: Pemisahan Pemilu Serentak Dinilai Ideal dan Berkeadilan Â
"Hari ini Kemendagri posisinya mendengarkan, seluruh masukan tadi kami akan lakukan exercise. Sampai hari ini kami belum mengambil posisi, nanti kita lakukan dulu pendalaman tentang masukan kawan-kawan, sesuai arahan Mendagri Prof Tito Karnavian bahwa kementerian dalam negeri harus menjadi organisasi yang terbuka dan responsif terhadap masukan publik termasuk kalangan masyarakat sipil," kata Bahtiar usai melakukan pertemuan.
Anggota Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil dalam kesempatan tersebut meminta Pemerintah bersama DPR untuk membahas sejumlah RUU terkait politik untuk dibahas bersama.
BACA JUGA: PPP: Putusan MK Abaikan Korban di Pemilu 2019
"Salah satu hal yang utama yang didorong adalah proses pembahasan UU Pemilu ini berbarengan dengan UU Pilkada, UU Parpol, UU MD3, UU Pemda, kami dorong untuk segala implikasi teknis dari setiap model pemilihan Pemilu Serentak, sehingga ada cukup waktu bagi penyelenggara, peserta, dan pemilih untuk sistem yang akan dipilih," jelas Fadli.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan putusan MK yang melahirkan 6 (opsi) keserentakan Pemilu itu perlu diimbangi dengan penguatan Parpol.
BACA JUGA: Hasil Survei Y-Publica: Prabowo-Puan Hanya Raih 11,8% Suara
"Memang Putusan MK menghadirkan banyak opsi, dan Mas Fadli tadi sudah menyampaikan beberapa opsi yang cukup kuat, serentak nasional dan serentak lokal. Di luar itu, kami meminta Kemendagri juga mendorong perbaikan parpol karena kita jangan sampai terjebak hanya memperbaiki demokrasi prosedural saja," kata Donald.
Ketua Konstitusi Demokrasi (KODE) Inisiatif, Veri Junaidi mengusulkan untuk keserentakan dibagi menjadi keserentakan nasional dan daerah.
"Untuk 2024, kami mengusulkan hanya untuk memilih DPR, DPD, dan Presiden, sedangkan untuk DPRD itu gabung dalam pemilihan daerah Gubernur, Bupati/Walikota. Untuk itu desain di daerah diusulkan supaya pemilihan dibagi per region," tutur Veri.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, pemilu ke depan harus membuat nyaman bagi pemilih, penyelenggara, maupun peserta pemilu itu sendiri.
"Pendekatan yang mau kita gunakan adalah bagaimana Pemilu itu bisa nyaman bagi peserta dan penyelenggara Pemilu, pilihan yang ditawarkan paling maksimal adalah Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal," pungkasnya.
Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Kepala Puskapol Universitas Indonesia, Litbang media Kompas, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Kode Inisiatif, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), YAPPIKA, Indonesian Parliamentary Center (IPC), Exposit Strategic, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).
Juga Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Transparancy International (TI) Indonesia, PARA Syndicate, Pusako, Kode Inisiatif, Perludem, ICW, Kabag Humas Puspen Kemendagri dan tim ditjen politik dan pemerintahan umum kemendagri. (ril/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo