jpnn.com, JAKARTA - DPP Organda angkat bicara terkait penundaan implementasi PM 108/2017.
Sekjen DPP Organda Ateng Aryono mengatakan pada prinsipnya pihaknya selalu patuh dan taat terhadap intrumen hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
BACA JUGA: Grab Dikabarkan dalam Proses Melahap Uber Asia Tenggara
"Sekaligus membenarkan tindakan negara/pemerintah melakukan pembatasan atau membuat dalam mengatur transportasi darat lewat PM 108, yang diperlukan untuk kepentingan keamanan, ketertiban umum, perlindungan keselamatan pengguna jasa transportasi darat serta memberikan perlindungan kepada para pengusaha transportasi melakukan kegiatan ekonomi," ujar Ateng.
Sementara, dalam memilih dan menerapkan sanksi dan prosedur pemberlakuan sanksi, pemerintah harus bertindak sesuai prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.
BACA JUGA: Kemenhub Kembali Gelar Pembuatan SIM A Umum Kolektif
Hal itu dilakukan untuk menghindarkan prasangka buruk dan munculnya kekhawatiran bagi para pelaku industri transportasi.
"Dengan adanya penudaan pemberlakuan PM 108, praktis pemerintah tidak memiliki dasar hukum dalam pemberian sanksi," tutur dia.
BACA JUGA: Tak Tegas Terapkan Aturan Sendiri, Menhub Didesak Mundur
Menurutnya, pemerintah berkewajiban menerapkan prinsip persamaan kedudukan dimuka hukum. Oleh karenanya, pemerintah secepatnya memberlakukan kembali PM 108, sehingga para pelaku industri transportasi memiliki acuan dalam menjalankan usahanya
"Bahwa penundaan penerapan pemberlakuan PM 108 terhadap transportasi berbais aplikasi sejenisnya akan memperparah ancaman terhadap iklim usaha transportasi nasional. Mengingat hingga saat ini masih terdapat transportasi “tidak berizin” secara terstruktur melakukan penjaringan pengemudi," jelas dia.
Pemerintah, sambung Ateng harus melakukan serangkaian upaya-upaya memberi batasan yang jelas antara perusahaan penyedia jasa aplikasi dan perusahaan transportasi.
Dia juga meminta Kominfo segera menyelesaikan penyediaan dashboard sesuai tupoksinya agar bisa implementasikan PM 108/2017 berjalan secara efisien dan efektif.
"DPP Organda menerima kebijakan pemerintah lewat PM 108, sepanjang dilaksanakan berdasarkan hukum dan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan
nondiskriminasi," tegasnya.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenhub Gelar Pembuatan SIM A Bersubsidi di Surabaya
Redaktur & Reporter : Yessy