jpnn.com - JAKARTA – Keberadaan teknologi informasi (TI) saat ini sudah tidak bisa terhindarkan lagi pada kehidupan sehari-hari. Siapa pun orangnya, tak terkecuali para Pegawai Negeri Sipil (PNS) terutama di kota, sangat mengandalkan perangkat TI.
Contoh sederhananya adalah mengandalkan satu smartphone untuk berbagai kebutuhan pribadi maupun kerja. Apalagi Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini sudah menerapkan aplikasi e-Government, sebuah sistem digital yang memudahkan proses administrasi pemerintahan.
BACA JUGA: Asyik, Tahun Depan UMK Kota Bekasi Naik
Bagi Kepala Bagian Humas dan Advokasi Hukum Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sudarmono S.Sos, hampir semua aparatur negara di sekelilingnya sangat bergantung kepada smartphone. Sebab, komunikasi di kalangan pegawai kementerian itu tidak bisa dilepaskan dari perangkat tersebut.
Mengakses media sosial seperti Facebook, Twitter maupun WhatsApp adalah cara mudah mereka mengomunikasikan pekerjaan. Pria yang sudah malang melintang di dunia kehumasan itu menegaskan, penggunaan smartphone di kalangan pegawai negeri sipil bukan lagi sebagai gaya hidup.
BACA JUGA: Polisi Tangkap Kader HMI di Kediaman Legislator Maluku Utara
Perangkat tersebut memang merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Sebab, menjadi perangkat kerja mereka.
Dia mencontohkan, untuk memudahkan koordinasi pekerjaan, kalangan aparatur negara memanfaatkan grup WhatsApp. Seorang pimpinan, misalnya bisa memerintahkan bawahan atau stafnya dari manapun mereka berada melalui fasilitas itu.
BACA JUGA: PB HMI Gelar Rakor Terkait Penangkapan 4 Kadernya
Sedangkan, bawahannya bisa melaporkan hasi pekerjaannya menggunakan fasilitas yang sama. Semua bisa terjadi dalam hitungan menit bahkan detik.
Akibatnya adalah mempercepat penyelesaian suatu pekerjaan. “Itulah yang saya lakukan setiap hari untuk memudahkan pekerjaan,” Kata Sudarmono.
Untuk mengoordinasikan pekerjaan kepada staf humas yang tengah berada di luar kota misalnya, cukup menggunakan smartphone. Alat itu juga sangat mampu melakukan diseminasi kebijakan kementerian dengan cepat dan luas ke seluruh media massa yang dituju.
Menurut dia, pemanfaatan TI secara maksimal akan memudahkan PNS menangani tugas-tugasnyanya. Meski begitu, pegawai itu harus mampu mengontrol penggunaannya. Prioritasnya adalah untuk menunjang pekerjaan, bukan mendukung hal-hal lain yang tidak pantas.
Bahkan, saking pentingnya smartphone dalam kehidupan sehari-harinya, Soemarsono merasa lebih baik tertinggal dompetnya ketimbang telepon pintarnya.
Karenanya Soamersono juga mengapresiasi rencana Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) yang akan meluncurkan program aplikasi Toko Online Korpri (Toktok). Pria kelahiran Pulau Madura itu menilai penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya merupakan merupakan pilihan bijak DPKN.
Program itu rencananya akan diluncurkan saat hari ulang tahun (HUT) ke-45 Korpri, 29 November 2016. Dengan jumlah anggota Korpri yang mencapai lebih dari 4,5 juta saat ini, program itu akan memiliki prospek menjanjikan. Meski begitu, sukses tidaknya program itu sangat tergantung pada sosialisasinya.
Jika dalam sosialisasi nanti pengurus Korpri Pusat mampu menjelaskan keuntungan serta kelebihan dari program itu bagi PNS, pasti akan sangat menarik perhatian. Saat peluncurannya pun mereka akan berbondong-bondong memanfaatkan toko online itu dengan maksimal untuk mendukung kebutuhan masing-masing pegawai negeri.
Ketua Korpri Nasional Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh tidak henti-hentinya mensosialisasikan penggunaan TI untuk memudahkan ASN dalam mengelola pekerjaan. Pendek kata, ASN harus go digital.
Dengan prinsip go digital ini maka Zudan yang juga Dirjen Dukcapil Kemendagri ini optimis Toko Online Korpri akan disambut hangat oleh semua anggota Korpri.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pungli e-KTP Masih Marak di 13 Provinsi
Redaktur : Tim Redaksi