PNS Terancam Telat Terima Gaji

Sabtu, 16 Maret 2013 – 11:10 WIB
SELUMA KOTA - Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013, hingga saat ini masih dievaluasi oleh Pemda Provinsi Bengkulu. Evaluasi dari Pemda Provinsi ini diharapkan segera tuntas dalam waktu dekat. Pasalnya, jika evaluasi tersebut terlalu lama, maka Kabupaten Seluma bakal mendapatkan punisment dari pemerintah pusat berupa penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU).

Penundaan pencairan DAU ini akan memiliki dampak berantai, hingga pada tertundanya pembayaran gaji PNS.  Sebagaimana dikemukakan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Seluma, Irihadi, M.Si. Bahkan menurutnya ada sanksi lebih berat lagi berupa pemotongan DAU bagi daerah. "Bisa saja hukumannya berbentuk pemotongan DAU, terus kita tak bisa membayar gaji PNS," ujarnya.

Namun Irihadi optimis, Pemda Seluma tidak terkena sanksi tersebut. Karena saat ini APBD Kabupaten Seluma masih dalam evaluasi Pemda Provinsi Bengkulu. Ia optimis bisa segera tuntas, dan upaya pihaknya mendorong agar cepat tuntas juga dilakukan.

"Kami juga berupaya agar APBD kita ini cepat tuntas dievaluasi gubernur agar terhindar dari sanksi itu. Kita berharap mudah-mudahan tidak banyak perubahan dan hasil evaluasi tidak pada hal-hal yang prinsip. Sehingga jika demikian, kita bisa cepat pengesahan APBD," terangnya.

Masih menurut Irihadi, penundaan pencairan atau pemotongan DAU betul-betul musibah bagi Seluma bila itu sampai terjadi. "Seperti saya katakana tadi pembayaran gaji PNS itu bersumber dari DAU. Di Seluma ada 4 ribu lebih PNS, apakah ini tak akan menimbulkan gejolak atau melemahkan kinerja PNS kalau sampai gaji mereka tertunda," tambahnya.

Dikatakannya, usai APBD disahkan nantinya pihaknya akan berupa agar seluruh SKPD segera dan maksimal dalam menyerap APBD. HArus lebih tinggi dari tahun lalu. Untuk itu, lanjutnya, SKPD harus lebih aktif agar anggaran di SKPD masing-masing terserap 100 persen.

"Kita akan surati SKPD untuk segera, agar penyerapan APBD tinggi. Jika serapan APBD tinggi, ini akan berdampak pada serapan lapangan kerja dan pembangunan maksimal pada daerah dan jika sukses, tidak menutup kemungkinan tahun berikutnya, mendapatkan anggaran lebih dari pusat," pungkasnya. (hue)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pedagang Bawang Gulung Tikar

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler