jpnn.com, JAKARTA - Pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang mengatakan "Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila", menuai polemik. Pro dan kontra terkait pernyataan itu belum juga mereda.
Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Muh. Abdul Khak menilai, pernyataan para politisi harus kembali dicerna oleh masyarakat.
“Bahasa atau kata yang dilontarkan oleh politikus tertentu memang sangat efektif untuk digunakan, terlebih saat ini merupakan era media sosial,” kata Abdul dalam Webinar bertajuk Bahasa dan Produk Kekuasaan & Konstruksi Realitas, Sabtu (12/9).
Menurutnya, politikus menggunakan bahasa sebagai alat untuk menarik sebuah kelompok tertentu.
Dengan menggunakan bahasa, para politikus ini tinggal mengembangkan kata mana yang digunakan untuk menarik sebuah kelompok dalam masyarakat.
Selain itu, Abdul menilai bahwa pernyataan politikus memang bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan.
BACA JUGA: Ini Alasannya Puan Maharani Perlu Meminta Maaf Kepada Masyarakat Sumbar
Untuk itulah, masyarakat mesti hati-hati dalam mencerna perkataan yang terlontar dari seorang politikus.
“Harus berpikir kritis, selalu curiga, apalagi soal politik. Jangan terlalu bodoh-bodoh amat dalam mendengar kata-kata seperti itu,” katanya.
Hal senada juga dijelaskan oleh Roy Thaniago selaku peneliti media.
Menurutnya, politik hadir karena bahasa. Untuk itu, bahasa menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan.
“Saya kira banyak politikus yang menggunakan bahasa sebagai alat kampanye. Mungkin ada beberapa orang yang tidak paham dengan pernyataan si tokoh, namun ada pasti ada juga beberapa orang yang paham. Mereka punya simbol tersendiri,” kata Roy. (mcr4/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA JUGA: Serangan Balik Kapitra Ampera untuk Para Penyerang Uni Puan, Menohok
BACA JUGA: Perampok Sadis Terluka dan Korbannya Berobat di RS yang Sama, ya Sudah, Rasain!
Redaktur & Reporter : Dicky Prastya