JAKARTA - Perseteruan PSSI dengan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) terus belanjut. Bahkan, komite yang dibentuk 2/3 anggota PSSI itu sudah siap berkantor di area Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta.
"Kita akan jalankan roda organisasi PSSI di SUGBK juga," jelas Tony Aprilianto, Ketua KPSI, kepada wartawan, Minggu (1/1). Tony mengatakan, mulai pekan depan pihaknya sudah mulai berkantor di kawasan yang juga dekat dengan kantor PSSI itu.
KPSI sebelumnya telah mendeklarasikan diri dan mengambil alih mandat kepengurusan PSSI. KPSI akan menempati salah satu kantor di sekitar SUGBK, dekat dengan kantor PSSI.
"Sekarang ini kami sedang persiapan menuju ke arah sana. Kantornya juga sudah disiapkan. Minggu depan saya kira KPSI sudah mulai berkantor di GBK. Lokasi persisnya saya lupa di pintu berapa, tapi itu dekat dengan lokasi pintu VIP GBK," ujar Tony.
Setelah mendapatkan kantor, KPSI akan langsung bekerja sesuai agenda. Yaitu, mengambil alih peranan dan tugas PSSI selama rentang waktu mempersiapkan digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI.
Agenda KLB sendiri akan digelar 6 Maret 2012 di Surabaya, Jawa Timur. Menurut Tony, pihaknya segera menjalankan roda organisasi sesuai amanat mayoritas anggota PSSI.
Seperti diketahui, sebanyak 452 dari total 583 anggota PSSI, baik dari klub maupun Pengprov sepakat mencabut mandat mereka dari kepengurusan PSSI Djohar Arifin dan menyerahkannya ke KPSI.
Setelah kepengurusan saat ini demisioner, KPSI sebagai pengganti sementara kepengurusan PSSI, akan segera mempersiapkan Kongres Tahunan PSSI yang rencananya digelar pada 21 Januari di Bandung, Jawa Barat.
Agenda pokok kongres memilih Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan. "KLB menyusul akan digelar 6 Maret di Surabaya, Jawa Timur," ujar Tony.
KPSI sudah mendapat responss nyata dari AFC. Konfederasi sepakbola Asia ini akan segera membentuk tim investigasi membantu penuntasan permasalahan sepakbola di tanah air.
"Setelah pertemuan terakhir di Hotel Sultan (28/12), KPSI langsung mengirim semua dokumen ke FIFA lewat paket barang. Segera setelah surat itu direspons, kami akan langsung bertolak ke FIFA. Kebetulan kemarin perwakilan KPSI juga sudah bertolak ke kantor AFC, mereka akan membentuk tim investigasi dan akan datang ke Indonesia untuk menanggapi laporan kami," jelas Tonny.
Saat KPSI menggelar rapat perdana di Hotel Sultan kemarin, tepatnya bertepatan dengan deadline yang diberikan untuk PSSI merespons tuntutan 452 anggotanya, beberapa anggota KPSI terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia, untuk melaporkan kabar terakhir sepakbola di Indonesia.
"AFC jelas langsung merespons. Coba di sini, bukannya merespons malah berkomentar tidak-tidak. Belum melakukan verifikasi kepada 452 dokumen anggota, mereka (PSSI) langsung bilang ini ilegal, bodong, dan tidak sah. Semua harus berbicara berdasar data dan fakta, bukan sekadar ngomong tanpa melihat data dan fakta-fakta,‚" tandas Tonny.
Setelah Rapat Akbar Sepakbola Nasional (RASN) yang melibatkan 452 anggota di Jakarta (18/12), yang mengeluarkan mosi tidak percaya kepada pengurus PSSI dan menuntut digulirkannya Kongres Luar Biasa, hingga saat ini tidak sikap komunikatif dari pengurus PSSI. Bukan merespons ini, mereka justru melobi klub ISL yang jelas-jelas sudah mereka kecewakan.
"Biarkan saja mereka. Yang pasti di sini ada amanah 452 anggota PSSI yang harus kami kawal. Jangankan merespons keinginan anggota, kini mereka sepertinya kian semena-semena," tandas Tonny.
Contoh terakhir soal Diego Michiels. Tonny tidak tahu bagaimana persisnya karena belum terima laporan. Jika PSSI organisasinya benar, mereka tidak akan sembarangan.
"Ini kan masalah organisasi dan lembaga. Ada aturan yang harus dijalani. Jangan salahkan siapa-siapa jika nantinya Pelita Jaya melaporkan ke polisi," tandas Tonny.
Menyikapi soal adanya laporan Pelita Jaya terkait soal dugaan ancaman dan tekanan yang dilakukan kubu PSSI Djohar Arifin terhadap sejumlah pemainnya, Tony mengaku baru mendengar kabar tersebut dari media massa. Laporan resmi kepada KPSI belum ia terima.
"Saya kira besok baru masuk laporannya. Saya tidak bisa berbicara banyak dulu soal itu. Nanti tunggu semuanya clear dulu. Saya tahu kasusnya seperti apa. Baru nanti kami akan lakukan tindakan. Tapi kami akan segera menyikapi persoalan ini. Jika ancaman itu betul ada, saya kira itu sangat tidak baik," ujar Tony.
Sementara itu, selain mengadukan Ketua Komisi Disiplin (Komdis) PSSI sekaligus penanggung jawab timnas Bernhard Limbong ke polisi, pihak Pelita Jaya juga akan menyambangi Komisi I DPR RI. Mereka akan mengadukan tindakan Limbong yang dianggap mengancam Diego Michiels hingga akhirnya pemain naturalisasi itu memutus kontrak secara sepihak.
"Setelah reses, saya akan ke Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, luar negeri dan informasi," ujar manager Pelita Jaya, Lalu Mara Satria Wangsa ketika dihubungi wartawan kemarin. "Saya ke sana (Komisi I) akan bertanya apakah boleh oknum TNI melakukan ancaman," kata Lalu Mara.
Langkah yang diambil Pelita Jaya tak sampai di situ. Lalu Mara mengaku pihaknya juga akan melaporkan hal tersebut kepada Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), selaku atasan Bernhard Limbong yang berstatus Jenderal Bintang Satu itu.
Klub berjuluk The Young Guns menuding, keputusan Diego tak lepas dari campur tangan Bernhard Limbong yang mengancam dan mengintimidasi sang pemain. Walhasil, beberapa tindakan langsung dilakukan pihak Pelita Jaya.
Pelita Jaya juga akan melaporkan tindakan Limbong ke polisi dan Komite Penyelamat Sepak bola Indonesia (KPSI). "Saya berhasil menghubungi Pak Hinca Pandjaitan (Sekjen KPSI) dan yang bersangkutan bersama pengurus KPSI lainnya, siap menerima saya esok, Senin, 2 Januari 2011 antara pukul 16.00 WIB atau 17.00 WIB," jelas Lalu dalam keterangannya di jejaring sosial.
Seperti diketahui, Limbong diduga mengancam beberapa pemain agar pindah ke klub-klub LPI. Saat dikonfirmasi, Limbong menepis hal tersebut. Dia membantah jika dirinya menghasut beberapa pemain timnas untuk bermain di kompetisi resmi PSSI. Kabar tersebut beredar, dengan adanya isu jika Diego Michiels akan meninggalkan Pelita Jaya Karawang.
Sebelumnya, PSSI memang berencana untuk meyakinkan klub ataupun yang bermain di Indonesia Super League (ISL) untuk bermain di kompetisi resmi PSSI, yaitu Indonesia Premier League (IPL). Isu perpindahan pemain dari klub-klub yang bermain di ISL ke IPL, langsung menuju adanya permainan dari para petinggi PSSI.
Akan tetapi, hal itu dibantah Limbong. Pria yang juga menjabat ketua Komite Disiplin (Komdis) PSSI menyatakan, perpindahan pemain dari sebuah klub ke klub lain adalah hak pemain itu sendiri. Tidak bisa dikait-kaitkan dengan isu yang ada di kepengurusan PSSI saat ini.
"Perpindahan pemain itu adalah hak dari pemain itu sendiri. Dia mau main di mana, itu adalah haknya. Tidak bisa kita campur adukan dengan masalah-masalah yang lain," ungkap Limbong saat dihubungi wartawan dua hari lalu.
Limbong juga menyangkal jika dirinya meminta para pemain tersebut bermain di IPL. Keputusan tersebut juga menurut Limbong atas keinginan pemain sendiri. Karena hal itu juga menyangkut masa depan sang pemain di timnas Indonesia. Sebab, FIFA pun sudah menginstruksikan kepada PSSI, pemain yang bisa membela timnas harus bermain di kompetisi resmi PSSI.
"Kabar yang tersiar saat ini saya membujuk mereka. Itu tidak benar sama sekali. Mungkin mereka mulai sadar, karena kalau bermain di kompetisi tidak resmi, tidak akan bisa membela timnas," ujar Limbong.(lis)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tahun Baru Kelabu
Redaktur : Tim Redaksi