"Kepolisian tidak bisa mendiamkan kasus-kasus dan politik SARA dalam pilkada DKI Jakarta hanya karena alasan hal tersebut mesti ditangani Pengawas Pemilu. Kepolisian mestinya menempatkan politik SARA sebagai ancaman terhadap kemajemukan dan kesatuan kebangsaan sebagai NKRI," kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (13/8).
Menurut Titi, sebaiknya kepolisian melakukan asistensi terhadap pengawas pemilu. Pasalnya, Panwaslu DKI Jakarta selaku pengawas pemilu memiliki kewenangan terbatas untuk melakukan penindakan.
"Hal itu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Jika diperlukan kepolisian hendaknya bisa sesegera mungkin melakukan asistensi terhadap pengawas pemilu jika dirasa ada keterbatasan kapasitas pada jajaran pengawas pemilu," ujar Titi.
Perludem juga mendesak Panwaslu DKI untuk menyelesaikan laporan pelanggaran kasus SARA yang diadukan masyarakat. Panwaslu DKI diminta transaparan dalam penanganan kasus SARA yang muncul selama proses Pilkada DKI.
"Sudah sejauh mana, apakah sudah ditindaklanjuti, ataukah belum, dan menyampaikan informasi atas kajian yang konmprehensif mengenai penanganan suatu laporan pelanggaran SARA. Hal itu demi menjamin kredibiltas dan tetap terjaganya kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu," papar Titi.
Titi menambahkan, organisasinya menghimbau seluruh pihak untuk segera menghentikan politik SARA karena pemilih DKI Jakarta sudah cerdas dan rasional. Perludem juga mendesak pasangan calon untuk melakukan kampanye yang mendidik pemilih dengan fokus pada program dan visi misi untuk membangun kota Jakarta.
"Bukan sebaliknya dengan politisasi suku, agama, dan ras yang merupakan bentuk nyata pembodohan atas akal sehat pemilih dan rakyat," pungkasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ringankan Beban Masyarakat Bawah Dengan Sembako Murah
Redaktur : Tim Redaksi