JAKARTA - Dosen di Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar meminta Polri untuk tidak berhenti melakukan penyelidikan kasus Cebongan. Menurutnya, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab dari kasus Cebongan meski sudah ada
ada pengakuan dari para pelaku yang berasal dari TNI.
"Masalah itu tidak sekedar kasus militernya saja. Ada dua alternatif. Pertama, kemungkinan kasus itu perebutan lahan antara preman. Kedua kemungkinan peredaran narkotik, dan itu belum terungkap," kata Bambang di kantor KontraS, Menteng, Jakarta, Jumat (5/4).
Menurut Bambang, dua dugaan ini harus diusut tuntas oleh kepolisian. Pasalnya, apabila benar kasus ini berakar dari perebutan lahan antar preman maka tugas kepolisian untuk menyelesaikannya.
"Agar tidak timbul premanisme yang merajalela. Kalau tidak bisa terjadi pernah antar geng seperti tahun 80-an," ujar Bambang.
Namun, lanjutnya, kasus ini tidak mungkin juga diselidiki oleh pihak kepolisian sendiri. Sebab, salah satu korban penyerangan adalah mantan anggota Polri.
Karena itu ia mengusulkan pembentukan tim independen dari luar institusi TNI maupun Polri untuk mengusut kasus Cebongan. Tim independen ini harus memiliki integritas tinggi dan kompetensi untuk menjadi pelapor atau penyelidik kasus ini.
"Kalau insitusi TNI dan Polri terlibat maka pengadilan atau penyelidikan tidak mungkin dari mereka saja, jeruk makan jeruk jadinya," tandas mantan perwira polisi itu.
Seperti diketahui, serangan terhadap Lapas Cebongan yang dilakukan oleh sekelompok oknum anggota Grup II Kopassus Kartosuro merupakan aksi balasan atas terbunuhnya Serka Heru Santoso di tangan sekelompok preman. Kasus pembunuhan Serka Heru sendiri diduga dilatarbelakangi perseteruan antara kelompok preman terkait perdagangan narkoba.
Salah satu pelaku pembunuhan Serka Heru sekaligus korban penembakan di LP Cebongan adalah Yohanes Juan Mambait. Pria yang akrab disapa Juan itu adalah bekas anggota Polda DIY yang telah dipecat karena kasus narkoba. (dil/jpnn)
ada pengakuan dari para pelaku yang berasal dari TNI.
"Masalah itu tidak sekedar kasus militernya saja. Ada dua alternatif. Pertama, kemungkinan kasus itu perebutan lahan antara preman. Kedua kemungkinan peredaran narkotik, dan itu belum terungkap," kata Bambang di kantor KontraS, Menteng, Jakarta, Jumat (5/4).
Menurut Bambang, dua dugaan ini harus diusut tuntas oleh kepolisian. Pasalnya, apabila benar kasus ini berakar dari perebutan lahan antar preman maka tugas kepolisian untuk menyelesaikannya.
"Agar tidak timbul premanisme yang merajalela. Kalau tidak bisa terjadi pernah antar geng seperti tahun 80-an," ujar Bambang.
Namun, lanjutnya, kasus ini tidak mungkin juga diselidiki oleh pihak kepolisian sendiri. Sebab, salah satu korban penyerangan adalah mantan anggota Polri.
Karena itu ia mengusulkan pembentukan tim independen dari luar institusi TNI maupun Polri untuk mengusut kasus Cebongan. Tim independen ini harus memiliki integritas tinggi dan kompetensi untuk menjadi pelapor atau penyelidik kasus ini.
"Kalau insitusi TNI dan Polri terlibat maka pengadilan atau penyelidikan tidak mungkin dari mereka saja, jeruk makan jeruk jadinya," tandas mantan perwira polisi itu.
Seperti diketahui, serangan terhadap Lapas Cebongan yang dilakukan oleh sekelompok oknum anggota Grup II Kopassus Kartosuro merupakan aksi balasan atas terbunuhnya Serka Heru Santoso di tangan sekelompok preman. Kasus pembunuhan Serka Heru sendiri diduga dilatarbelakangi perseteruan antara kelompok preman terkait perdagangan narkoba.
Salah satu pelaku pembunuhan Serka Heru sekaligus korban penembakan di LP Cebongan adalah Yohanes Juan Mambait. Pria yang akrab disapa Juan itu adalah bekas anggota Polda DIY yang telah dipecat karena kasus narkoba. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Andi Mallarangeng Diperiksa Pekan Depan
Redaktur : Tim Redaksi