jpnn.com, TANJUNGPINANG - Hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) daerah Kepri terkait dugaan korupsi pengadaan program integrasi sistem akademik dan administrasi Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) sudah keluar beberapa hari lalu.
Polda Kepri pun langsung melakukan gelar perkara, Rabu (25/10) malam. Dan hasilnya polisi menetapkan empat orang tersangka, atas kerugian negara sebesar Rp 12 miliar itu.
BACA JUGA: Awasi Penerbitan Visa Umrah Backpacker
Empat orang itu, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dari Umrah, Hs, Kontraktor Pelaksana Direktur PT Jovan Karya Perkasa Hg, dua orang dari distributor Yz dan Uz. "Benar, ke empatnya sudah kami tetapkan sebagai tersangka," kata Direktur Ditreskrimsus Polda Kepri Kombes Pol Budi Suryanto, Kamis (26/10).
Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Kepri AKBP Ponco Indriyo menjelaskan bahwa pihaknya baru melakukan penetapan tersangka. Untuk surat pemanggilan akan dikeluarkan, Jumat (27/10) atau minggu depan. "Tapi yang jelas secepatnya," ujarnya.
BACA JUGA: Irfan Hakim Terus Ingatkan Sang Ayah Rencana Umrah Bareng
Dugaan korupsi ini berkaitan dengan ada penggelembungan harga dan juga barang yang tak sesuai dengan direncanakan. Permainan ini dilakukan oleh empat orang ini, sehingga negara rugi miliaran rupiah. "Masih kami dalami," ucapnya ssingkat.
Dari sumber Batam Pos menyebutkan bahwa kasus korupsi Umrah ini baru paket yang pertama di periksa. Dan pihak kepolisian masih fokus pada paket pertama. "Masih ada dua paket lagi," ucapnya.
BACA JUGA: Ahok Berangkatkan 800 Orang Umrah
Keseluruhan paket kucuran dana pengembangan Umrah, dari APBN 2015 ini berjumlah 100 miliar. Di dua paket lainnya, diduga kuat ada tindak pidana korupsi. "Saya dengar fokusnya pada paket pertama saja," ucapnya.
Atas kasus ini, pihak kepolisian sudah memeriksa puluhan saksi. Mulai dari saksi yang mengatahui peristiwa, rektor umrah dan saksi ahli.(ska)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dua Kali Umrah, Nikita Mirzani Di-endorse?
Redaktur & Reporter : Budi