jpnn.com, JAKARTA - Direktur Riset Setara Institute Halili Hasan meminta semua pihak untuk mewaspadai penggunaan politik identitas dalam kampanye politik menjelang Pemilu 2024.
Pasalnya, politik identitas dalam pemilu bisa memicu konflik dan merusak tatanan kebangsaan.
BACA JUGA: Puan Bocorkan Isi Pembahasan Megawati-Jokowi, Sebut Situasi Politik Mulai Memanas
Halili Hasan mengatakan belakangan ini ada upaya pihak-pihak tertentu menetralisasi politik identitas seolah-olah menjadi sesuatu yang sah dan wajar dalam konteks demokrasi.
Padahal menurutnya, politik identitas merupakan persoalan serius yang jika dibiarkan justru akan menimbulkan konflik berkepanjangan.
BACA JUGA: Politikus Denmark Pembakar Al-Quran Gagal Beraksi di Inggris, Ini Penyebabnya
“Politik identitas jelas berbahaya. Karenanya, narasi yang menetralisasi politik identitas harus kita bendung. Secara umum, politik identitas mengancam kebhinekaan dan kondolisasi demokrasi yang akan maju mundur kalau kita memberikan ruang besar bagi politik identitas," kata Halili dalam dialog Demokrasi dan Politik Identitas, Selasa (21/3).
Dia menjelaskan masyarakat Indonesia harus belajar untuk berkembang dengan adanya pemilu berkualitas sehingga para calon presiden dan wakil rakyat yang lebih mengedepankan visi misi serta program agar bisa membawa bangsa Indonesia menjadi lebih maju.
"Dibandingkan menggunakan politik identitas lebih baik masyarakat melihat visi misi pemimpin politiknya. Sebab, politik identitas dapat memecah belah bangsa Indonesia," lanjutnya.
Tak hanya itu, dia juga mengapresiasi langkah Bawaslu RI secara tegas menegur Partai Ummat yang menyatakan mengusung politik identitas sebagai gerakan perjuangannya.
“Partai Ummat mengusung politik identias itu sangat aneh. Bawaslu sudah tepat memberikan teguran keras bagi pimpinan Partai Ummat," jelasnya nya.
Di sisi lain, Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP Rumadi Ahmad mengatakan pendidikan politik sangat penting untuk masyarakat agar memberikan pengetahuan sehingga tidak mudah terhasut.
"Literasi politik identitas sangat penting dilakukan kepada masyarakat, melalui pendidikan politik agar masyarakat tidak gampang terhasut," kata Rumadi.
Menurutnya, politik identitas harus dilawan jika digunakan sebagai alat provokasi dan menjatuhkan lawan politiknya.
"Pada titik itulah perlu melakukan perlawanan,” tegasnya.
Senada, Dosen Fisip UIN Jakarta Adi Prayitno menjelaskan politik identitas sangat mengerikan karena bisa membelah masyarakat menjadi konfrontatif dengan label "kelompok kami melawan kelompok mereka".
Ditambah lagi, lanjut Adi Prayitno, pembelahan itu diperparah dengan populisme yang menempatkan mereka seolah-olah sedang terancam atau tertindas.
"Yang berbahaya dari politik identitas itu adalah sentimen ketertindasan yang membelah masyarakat dan menempatkan orang di luar kelompoknya harus disingkirkan. Dia membuat pembelahan antara kami dengan mereka dan itu merusak persatuan," kata Adi Prayitno.(mcr8/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Kenny Kurnia Putra