JAKARTA - Aktivis koalisi masyarakat yang menyatakan dukungan untuk pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan politik sandera yang dijalankan DPR khususnya Komisi III tidak akan mempan terhadap KPK.
Bahkan politik sandera yang diterapkan DPR ini hanya akan semakin membenamkan DPR ke dalam proses ketidakpercayaan masyarakat. Karena anggaran pembangunan gedung baru itu sudah diusulkan sejak tahun 2009 lalu, itu sekaligus membuktikan tidak adanya political will dari para wakil rakyat.
"Ini kan politik sandera. Persoalanya tidak ada politik will. Sikap ini hanya akan semakin membenamkan DPR dalam proses ketidakpercayaan masyarakat," tegas tokoh koalisi masyarakat sipil, Romo Benny Susetyo di gedung KPK, Selasa (26/6) malam.
Benny juga yakin kalau politik sandera DPR itu tidak mempan karena masyarakat Indonesia punya kesadaran yang kuat, bahkan siap untuk melakukan 'saweran' seribuan untuk membangun gedung KPK. Dia juga yakin banyak orang yang akan menyumbang untuk gedung KPK ini karena masyarakat sudah muak dengan gejala politik yang tidak untuk kesejahteraan bersama.
Kembali mengemukanya penolakan DPR terhadap pembangunan gedung KPK dengan tidak menyetujui pengajuan anggaran yang masuk ke DPR, makin mendapat sorotan masyarakat.
Sebelum koalisi masyarakat sipil ini mendatangi KPK, DPP Persatuan Pedagang Kaki Lima Indinesia (PPKLI), Senin (25/6) juga sudah memberikan dukungan kepada KPK.
Bahkan DPP PPKLI mengklaim mampu menggalang dana hingga Rp162 miliar dari 52 juta anggota PKL seluruh Indonesia yang akan menyumbang setiap orangnya sebesar Rp1000 per hari selama tiga hari mulai 1 Juli 2012 nanti. Sebagai awal, mereka juga menyerahkan uang tunai Rp1 juta, namun dikembalikan oleh KPK.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan alasan pengembalian dana itu bukan karena KPK menolak, namun KPK masih akan mengkaji soal penerimaan dana sumbangan dari partisipasi masyarakat tersebut. Terutama soal mekanisme pengelolaannya nanti. Karena pihaknya tidak ingin niat baik masyarakat ini berimplikasi buruk bagi KPK. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MK Tutup Peluang Capres Independen
Redaktur : Tim Redaksi