jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Moh Nizar Zahro mengatakan fraksinya konsisten menolak rencana pemerintah membangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Pembangunan KA tersebut menggunakan dana pinjaman sekitar Rp60 triliun dari Cina.
Penolakan tersebut, selain tidak efisien juga tak sesuai dengan roh Nawacita Presiden Joko Widodo.
BACA JUGA: Kemenhub Cabut Izin Penerbangan 4 Maskapai Ini
“Kami tetap menolak karena itu merugikan negara. Saran dari kami, kami ingin mengembalikan Presiden dengan roh Nawacitanya, agar kembali membangun tol laut,” kata Nizar di gedung DPR Jakarta, Selasa (6/10).
Megapropyek kereta api cepat Jakarta-Bandung awalnya ditunda karena masih butuh kajian mendalam seperti arahan Presiden Jokowi kepada Menteri BUMN Rini Soemarno. Namun belakangan, dari dua proposal yang diusulkan Jepang dan Cina, pemerintah memilih pilihan bekerjasama dengan Cina.
BACA JUGA: Ridwan Kamil Minta Indonesia Mencontoh Malaysia dan Korea
Nizar mengatakan, proyek tersebut akan merugikan negara karena BUMN nantinya harus mengembalikan dana lebih besar yakni Rp104 triliu. Asumsi ini didapat dari pinjaman Rp60 triliun selama tenor 40 tahun dan bunga 2 persen.
“Pinjaman itu tenornya Rp40 tahun, bunganya 2 persen, itu sekitar Rp1,2 triliun dikalikan 40 tahun berarti 40 triliunan. Kita pinjam 60 triliun nanti kembalikan Rp104 triliunan. Uang siapa yang bayar itu, hampir dua kali lipat. Walaupun itu uang BUMN, otomatis BUMN yang dikerjasamakan apapun jaminannya adalah pemerintah,” kata Nizar.
BACA JUGA: PNS Pemilik Hak Paten Dapat Royalti
Dari segi efektifitas, kereta cepat Jakarta-Bandung yang berjarak sekitar 150 km, menurutnya tak efektif karena akan membutuhkan 8-10 stasiun pemberhentian. Bila jarak tersebut dibagi jaran masing-masing stasiun maka kereta cepat maupun agar cepat itu tidak akan bisa memaksimalkan kecepatannya.
Selain itu, pemerintah juga mengalami kerugian teknologi. Sebab, kereta cepat didalam negara berkembang dan maju termasuk transportasi level terakhir, yang ketiga, karena membutuhkan darat.
“Mestinya kalau Presiden ingin konsisten dengan nawacita dan visi misinya poros maritim, dia membangun tol laut, itu termasuk transportasi level kedua, itu memindahkan barang dari tol laut itu jauh lebih murah," ujar politikus asal Jawa Timur itu.
Kondisinya akan berbeda kalau pemerintah fokus membangun tol laut dengan meningkatkan kapasitas, sarana dan prasarana pelabuhan di seluruh Indonesia. Apakah membangun baru atau memperbaiki yang sudah ada.
“Misalnya karena kita negara kepulauan maka akan dibangun 145 pelabuhan baru. Dana kereta cepat itu saja seharusnya dialihkan. Saya lebih mendukung Cina diajak membikin tol laut atau tingkatkan fasilitas pelabuhan kita,” pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Asap Masih Tebal, Waspadai 12 Bandara Ini
Redaktur : Tim Redaksi