jpnn.com, JAKARTA - Dorongan pembentukan panitia khusus (Pansus) DPR untuk mengusut berbagai kejanggalan dalam proses divestasi saham PT Freeport Indonesia kembali mencuat.
Terlebih, pengakuan mantan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyebut ada pertemuan rahasia antara Presiden Joko Widodo dengan James Robert Moffett yang masa itu menjadi bos Freeport McMoran Inc, pada 6 Oktober 2015.
BACA JUGA: Sandiaga Uno Keluarkan Maklumat Penting Buat Pendukung 02 di Banyuwangi
"Rasanya perlu, karena itu (pengakuan Sudirman) hal yang baru diungkapkan ke publik," kata Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu, saat dikonfirmasi Jumat (22/2).
Terlepas dari pengakuan Sudirman pun, lanjut Ketua DPD Gerindra Sumatera Utara ini, sejak awal proses divestasi saham PT Freeport hingga 51 persen memang terkesan dipaksakan selesai akhir Desember 2018.
BACA JUGA: PKS Sindir Gubernur Riau: Belajarlah dari Kasus Ridwan Kamil
Padahal, ucap Gus, kalau merujuk kesepakatan rapat Komisi VII dengan dirjen Minerba, dirut Inalum, dirut PT Freeport, sudah ada keputusan bahwa divestasi dilaksanakan setelah persoalan lingkungan di areal tambangnya telah diselesaikan.
Dalam poin kesepakatan itu juga disebutkan bahwa sesuai dengan temuan BPK, ada kerusakan ekosistem akibat penambangan Freeport di Papua itu senilai Rp 185 triliun rupiah.
BACA JUGA: Mengaku Hanya Takut Allah, Jokowi Ditantang Buka Data Taipan Penguasa Lahan
"Artinya selesaikan dulu baru kemudian divestasi. Karena keputusan kesepakatannya itu. Namun, tiba-tiba Desember katanya sudah bayar, kan melanggar kesepakatan itu," tegas Gus.
Oleh sebab itu, pihaknya memandang pembentukan pansus divestasi saham Freeport perlu dibentuk untuk mengusut berbagai kejanggalan yang ada. Termasuk mendalami pengakuan Sudirman Said. "Saya kira patut diusut (pengakuan Sudirman), dan juga dipertanyakan kok kesepakatan itu dilanggar," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Putra Kiai Maruf Amin Ingatkan Bahaya Hoaks untuk NKRI
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam