jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR Viva Yoga Mauladi meminta Menko Polhukam Tedjo Edhy tidak merusak demokrasi dengan mencampuri urusan internal partai politik.
"Menkopohukam jangan intervensi. Jangan menggunakan alasan yang tidak mendasar dan tidak masuk akal. Pemerintah bijaksana lah jangan terkesan ada pembelaan yang merusak demokrasi," katanya di gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/11).
BACA JUGA: Yuddy Minta PNS Punya Akun Twitter
Viva menilai faktor keamanan Bali sebagai daerah kunjungan wisata hanya alasan yang dicari-cari. Sebab, Via mengaku tahu persis bagaimana kondisi di Bali.
"Saya ini delapan tahun di Bali. Bali itu penuh turis di atas 15 Desember. Dan Lokasi Munas tidak akan menimbulkan huru-hara karena itu di Nusa Dua. Nusa Dua itu luas sekali," jelasnya.
BACA JUGA: KPK Periksa Orang Kepercayaan Cahyadi Kumala
Karena itu Viva meminta Tedjo Edhy bersikap dengan tidak menabrak aturan. Jangan sampai pemerintah masuk apalagi sampai pemicu konflik internal parpol seperti yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly terhadap PPP.
Berbeda dengan Viva, politikus PDI Perjuangan Arif Wibowo membela sikap Tedjo. Bahwa pendapat yang disampaikan Tedjo agar suasana Bali tidak terganggu benar adanya. Sehingga mengimbau Kapolri tidak memberikan izin Munas kubu Ical.
BACA JUGA: Taruna TNI-Polri Menempuh Pendidikan Bersama
"Mengimbau kapolri tidak memberi izin. Dihubungkan dengan Bali sebagai daerah wisata. Saya kira benar. Golkar harus pertimbangkan akan menggelar Munas di Bali atau tidak," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... IPW Apresiasi Langkah Menko Polhukam
Redaktur : Tim Redaksi