jpnn.com - JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan tegaskan bahwa pihaknya akan terus berjuang untuk membatalkan kesepakatan Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mengizinkan terpidana percobaan mencalonkan diri di pilkada.
"Saya pastikan, kami akan fight, terus berjuang dan minta itu dibatalkan. Jangan bicara sudah final, nanti kita tuntut sebagai penyalahgunaan jabatan. Kalau sekarang kesepakatan itu dianggap aman, nanti rezim berikutnya pasti dipermasalahkan," kata Arteria, di Jakarta Rabu (14/9).
BACA JUGA: Perindo Bertekad Usung Kader Lewat Jalur Independen
Arteria pun menganggap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, termasuk pihak yang terlibat memuluskan ketentuan napi bisa ikut pilkad. Meski begitu dia meyakini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, yang adalah kader PDIP, sama sekali tidak ikut-ikutan.
Arteria menduga ada anak buah Tjahjo yang melakukan penyimpangan. "Jangan lempar batu sembunyi tangan, sebab dari awal Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Pak Tjahjo Kumolo maunya draft KPU yang tidak memberi tempat bagi narapidana di pilkada. Ini berlawanan dengan Dirjen Otda maunya terpidana diakomodir," kata anggota Komisi II DPR ini.
BACA JUGA: PPP Didorong Pimpin Koalisi Partai Islam di Jakarta
Anehnya lagi, ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur VI itu, ternyata informasi kepada Mendagri tidak utuh. "Buktinya Mendagri mengira itu ide DPR. Padahal tidak," tegasnya.
Arteria khawatir, Mendagri disesatkan sehingga berakhir di jalan yang salah. "Tapi kali ini fatal banget, publik tidak akan terima kalau yang sudah terang benderang salah tapi dijustifikasi sebagai suatu kebenaran," pungkasnya. (fas/jpnn)
BACA JUGA: Pak Ahok Kok Belum Punya Pendamping? Galau Ya?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prabowo Setuju Gerindra Dukung Petahana
Redaktur : Tim Redaksi