jpnn.com - JAKARTA - Pilkada serentak akan digelar pada Februari 2017. Namun jelang pendaftaran calon pasangan resmi ke KPUD setempat, rekomendasi politik dari partai-partai pengusung sangat memengaruhi konstelasi politik lokal.
Menurut pengamat komunikasi politik dari Pascasarjana Universitas Bina Nusantara Jakarta, DR Muhammad Aras, Pilkada tidak terlepas dari berbagai kepentingan elite lokal dalam mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik.
BACA JUGA: Wuih...Yusril Tuding Jokowi Bekingi Ahok
"Akibatnya, penguasa partai politik di daerah kerap membuka terjadinya transaksi politik bahkan memungkinkan terjadinya nepotisme dalam pencalonan kepala daerah," kata Muhammad Aras, kepada wartawan, Kamis (18/8).
Menurut dia, masyarakat Indonesia dewasa ini sangat sensitif dengan isu-isu nepotisme apalagi korupsi dan kolusi. "Karenanya, sangat wajar jika ada calon yang terindikasikan KKN maka pemilih akan jengah dan positioning partai untuk investasi politik di Pemilu 2019 nanti akan jeblok," ungkapnya.
BACA JUGA: Yusril Tidak Akan Meragukan Pilihan PDIP
Aras mensinyalir, pilkada serentak 2017 masih akan banyak diwarnai aroma nepotisme di beberapa daerah. Contohnya ujar Aras, di Banten, kerabat terpidana kasus korupsi mantan Gubernur Banten Ratu Atut masih berlaga di pilkada gubernur Banten.
"Di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, juga ada Ketua DPC PDIP Tulang Bawang Winarti ngotot disorongkan sendiri oleh Wakil Ketua DPC PDIP Tulang Bawang Kadek yang notabene suaminya sendiri," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Mau Tahu Jumlah Anggaran Pilkada? Baca Ini
BACA ARTIKEL LAINNYA... PPP Ikut Bu Mega asal PDIP Tak Usung Ahok
Redaktur : Tim Redaksi