jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai pernyataan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi terkait persoalan di Laut Natuna yang diklaim oleh China tergolong standar atau tidak terdapat hal spesial.
Sukamta mengungkapkan itu ketika menjadi pembicara di sebuah diskusi "Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan" di kantor PKS, Jakarta Selatan, Senin (20/1).
BACA JUGA: TNI Kerahkan Alutsista untuk Operasi Siaga Tempur di Perairan Natuna
“Sikapnya Menlu ini standar. Menlu sikapnya dari dulu sampai sekarang begitu, mengamankan kedaulatan dan wilayah berdaulat. Siapa pun yang mengklaim diprotes. Secara diplomatik standar,” kata Sukamta.
Namun, kata Sukamta, sikap standar dari Retno berubah di mata publik. Sikap itu menjelma jadi sikap tegas dari Indonesia terhadap China.
BACA JUGA: Beda Sikap Susi Pudjiastuti dengan Pemerintah soal Natuna
Menurut Sukamta, perubahan sikap itu karena terdapat pejabat negara yang melontarkan pernyataan lunak menyikapi persoalan Natuna. Dengan begitu, sikap Retno menjadi keras terhadap China atas persoalan Natuna.
"Kenapa sikap itu seolah menjadi superkeras? Dia menjadi superkeras karena yang lain tampak lunak. Jadi, sikap Bu Menlu itu standar saja. Ini yang sebenarnya diharapkan publik, sikapnya standar saja," ungkap dia.
BACA JUGA: Pernyataan Tegas Pak Mahfud MD soal Natuna di Depan Dubes China
Ketika disinggung pejabat yang melontarkan pernyataan lembek, Sukamta tidak ingin menunjuk orang per orang. Termasuk, ketika disinggung pejabat yang melontarkan pernyataan lembek yakni Menhan Prabowo Subianto.
"Jadi, yang disampaikan PKS itu bukan orang per orang. Jangan dianggap yang disampaikan PKS tendensius ke satu orang. Kalau presiden perlu dikritik, ya, presiden dikritik. Kalau Bu Menlu perlu dikritik, ya, dikritik. Kalau pak Menhan perlu dikritik, ya, dikritik. Ini bukan orang per orang,” kilah dia.(mg10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan