jpnn.com, JAKARTA - Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 telah dilantik. Sejumlah pihak menaruh harapan kepada pemerintahan Jokowi Jilid II.
Anggota DPR RI Sukamta mengucapkan selamat kepada Jokowi dan KH Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024.
BACA JUGA: Booth Media di Acara Pelantikan Presiden
“Semoga amanah dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Ini amanah yang berat,” kata Sukamta di Jakarta, Senin (21/10).
Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam ini menjelaskan isi pidato Presiden Jokowi terdengar bagus. Tetapi jangan sampai pidato Presiden Jokowi seperti yang sebelumnya, yaitu ada ketidaksesuaian antara apa yang disampaikan dengan kenyataan di lapangan.
BACA JUGA: Pelantikan Presiden: Busana Krisdayanti Terbaik, Riasan Sederhana, Anggun
Contoh saja soal kedaulatan data (data sovereignty) yang sempat digaungkan Presiden Jokowi pada pidato kenegaraan 16 Agustus lalu, yang ternyata bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan bahwa pemerintah bersemangat merevisi Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 menjadi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) yang isinya justeru sangat berpotensi mengancam kedaulatan data itu sendiri.
Salah satunya terkait dihapuskannya kewajiban penyedia jasa elektronik untuk menempatkan data center di dalam negeri, sehingga pusat data dan pemulihan data privat bisa ditempatkan di dalam negeri dan luar negeri.
Doktor lulusan Manchester ini juga menyoroti hal lain pada periode 2014-2019, yaitu persoalan pemerintah yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Sementara pembangunan manusia, meskipun sudah dibuat kementerian khusus pembangunan manusia sejak awal periode 2014, roadmap pembangunan manusianya baru disusun pada tahun ke-4 pemerintahan yaitu tahun 2018, menjelang akhir periode.
Program pembangunan manusia sudah ada sebelumnya dan tersebar ke dalam berbagai sektor, namun hingga saat itu belum ada roadmap yang menaungi semua program tadi. Ini indikasi seolah pemerintah lebih mementingkan aspek manusia daripada infrastruktur. Logika berpikir seperti ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah pelik yang sistematis, khususnya soal pendanaan.
“Menurut saya, pemerintah seharusnya memprioritaskan pembangunan manusia terlebih dahulu, kemudian barulah pada periode kedua fokus pada pembangunan yang lain termasuk infrastruktur,” katanya.
Dengan begitu kita harapkan akan lahir manusia-manusia yang tangguh dan sejahtera yang akan mampu membangun dan memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang ada seperti infrastruktur secara baik dan produktif. Itulah perlunya kita kerja cerdas, bukan hanya semangat kerja. Perlu adanya dialektika dengan pemikiran-pemikiran di luar pemerintahan agar kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang cerdas.
“Karena itu, saya ingin menggarisbawahi bahwa kita butuh kerjasama untuk mewujudkan cita-cita bangsa, antara kekuatan di dalam dan di luar pemerintahan. Semoga kerja sama kita sebagai kekuatan penyeimbang yang konstruktif terhadap pemerintah membuahkan hasil berupa kemajuan dan keberadaban bangsa serta kesejahteraan rakyatnya.
“Selamat bekerja menunaikan janji-janji, Pak Jokowi dan Kyai Ma'ruf Amin,” ujar wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich