Politikus PPP Minta Sumarsono Jaga Netralitas PNS

Selasa, 07 Maret 2017 – 19:55 WIB
Gubernur Basuki T Purnama dan Plt Gubernur Sumarsono saat acara serah terima jabatan di Balai Kota DKI Jakarta. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - jpnn.com - Sejumlah kalangan berharap Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono yang kembali menggantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai pimpinan Ibukota, dapat mengawasi netralitas seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pilkada DKI 2017 putaran kedua.

Hal tersebut sangat penting, agar keinginan masyarakat merasakan Pilkada yang jujur dan adil serta rahasia dapat terealisasi.

BACA JUGA: Pilkada Putaran II, Sumarsono Bakal Awasi Kinerja KPU

"Kami berharap Pak Sumarsono dapat menjalankan tugasnya menjaga netralitas para PNS," ujar Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Riano P Ahmad, Selasa (7/3).

Politikus PPP ini juga meminta para PNS yang terbukti terlibat dalam memenangkan salah satu calon harus diberi sanksi tegas.

BACA JUGA: Sembilan Tugas Ahok untuk Sumarsono

Hal ini untuk mencegah dan memberikan efek jera. "Pilkada ini harus adil tidak boleh salah satu pasangan calon mendapat keuntungan dari para birokrat. Itu sangat penting jika kita ingin menjadi masyarakat yang dewasa dan sukses dalam berdemokrasi," katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan, akan mengawasi netralitas seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemprov DKI pada Pilkada DKI 2017 putaran kedua.

BACA JUGA: Ahok Terima Kasih Kepada Plt Soni

Soni-sapaan akrab Sumarsono menegaskan, akan memberikan sanksi tegas bagi SKPD yang kedapatan memihak salah satu pasangan calon.

"Sampai saat ini saya belum mendapatkan laporan, hanya katanya. Rezim hukum tidak pernah mengenal katanya, berikan bukti. Otomatis akan diberikan tindakan tegas. Sangat tegas, bisa diberhentikan," kata Soni seperti diberitakan Indopos (Jawa Pos Group) hari ini.

Soni mengatakan, salah satu priotas yang dilakukannya adalah menjaga agar Pilkada DKI Jakarta berlangsung aman dan kondusif. Selain netralitas PNS, Soni juga akan mengawasi agar setiap warga bisa memilih.

Setiap pekan, Soni akan melakukan rapat koordinasi dengan lembaga terkait terkait kesiapan penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.

"Saya ingin memastikan putaran kedua nanti tidak seorang pun kehilangan hak politiknya untuk memilih. Maka monitoring saya tidak lagi bulanan, tapi setiap Minggu," kata Soni. Pemungutan suara Pilkada DKI putaran kedua dijadwalkan digelar pada 19 April 2017 mendatang. (wok)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok Disarankan Evaluasi Pejabat


Redaktur & Reporter : Budi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler