jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mendesak pemerintah mengevaluasi penanganan pandemi. Pasalnya, peningkatan kasus positif maupun kematian akibat virus awal Wuhan, Tiongkok itu terus terjadi dan menjadikan Indonesia episentrum Covid-19 di Asia Tenggara, bahkan dunia.
Dia pun mengutip data Satgas Covid-19 yang menunjukkan bahwa kasus positif harian masih mencapai 35.867 orang dan kematian 1.747 kasus pada Rabu (4/8). Hal itu menjadikan total kasus positif Corona di tanah air mencapai 3,53 juta kasus dengan 100.036 orang meninggal dunia.
BACA JUGA: Demokrat Tidak Terima SBY Disalahkan soal Pesawat Kepresidenan, Ungkit Masa Lalu PDIP
Syarief menilai kasus harian yang semakin tinggi dan melewati positivity rate maksimal menunjukkan tidak ada kemajuan dalam penanganan Covid-19.
"Pemerintah selalu mengatakan Covid-19 masih terkendali, sudah melandai, namun data menunjukkan positivity rate masih 24,1 persen, nyaris lima kali lipat dari batas maksimal yang ditetapkan oleh WHO sebesar maksimal 5 persen," ucap Syarief Hasan, Jumat (6/8).
BACA JUGA: Arief Poyuono Tantang DPR Membuat Mosi Tidak Percaya kepada Jokowi
Itu sebabnya anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut mendesak pemerintah mengambil langkah lebih tegas yang adil dan proporsional dalam menerapkan pembatasan aktivitas masyarakat dan humanis dalam pelaksanaannya.
Selain itu, kata Syarief, pemerintah harus terlebih dahulu menyelesaikan persoalan kesehatan dan pemutusan laju penyebaran Covid-19 di atas persoalan lainnya. Kemudian, mengevaluasi pelaksanaan PPKM berlevel di berbagai wilayah.
BACA JUGA: Puan & Masinton Kian Berani Kritisi Pemerintah, Sebaiknya Jokowi Bersiap Ditinggal PDIP
"Kami melihat bahwa tidak ada kemajuan yang signifikan di dalam penanganan pandemi Covid-19, baik kasus positif maupun kematian. Pemerintah harus evaluasi pelaksanaan PPKM Level 4 di daerah sehingga dapat berjalan lebih efektif," ujarnya.
Hal yang tidak kalah penting menurut mantan Menteri Koperasi dan UKM itu ialah antisipasi munculnya mutasi Covid-19 setelah munculnya varian Delta dan kini ada lagi varian Delta Plus yang ditetapkan oleh WHO.
"Pemerintah harus berhati-hati sehingga tidak ada pintu masuk bagi varian baru yang disinyalir menyebar lebih cepat. Pelarangan masuknya WNA yang telah dilakukan pemerintah harus benar-benar diterapkan dan pengawasan yang ketat di lapangan," ujar Syarief.
Politikus senior Partai Demokrat itu menambahkan, percepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos Covid-19 mesti dilakukan selama PPKM agar kebutuhan sehari-hari masyarakat dapat terpenuhi.
"Kami dari Partai Demokrat juga akan terus ikut andil di dalam membantu masyarakat yang terdampak melalui program-program sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah," pungkas Syarief Hasan. (*/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam