jpnn.com - JAKARTA - Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Bambang Soesatyo, membeber alasan di balik sikap partainya memilih mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dikembalikan ke DPRD.
Antara lain, hasil kajian yang dilakukan selama ini memerlihatkan pilkada serentak lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya bagi rakyat.
BACA JUGA: Seperti Presiden, Kada Juga Harus Dipilih Langsung oleh Rakyat
"Sudah ribuan pilkada memakan korban anak bangsa. Pertikaian antarpendukung, ras dan suku selalu mewarnai setiap pilkada. Lalu berlanjut di tahapan gugat menggugat yang juga kerap diwarnai kekerasan," katanya dalam pesan elektronik yang diterima JPNN, Jumat (5/9).
Alasan lain, pilkada langsung juga mengakibatkan politik biaya tinggi. Akhirnya siapapun yang terpilih menjadi kepala daerah, dikhawatirkan terpaksa melakukan praktik korupsi agar modal kampanye kembali.
BACA JUGA: Biang Kerok Pilkada Mahal Bukan Rakyat tapi Politisi
"Dengan Pilkada oleh DPRD, maka Bupati/Walikota/Gubernur bisa kerja sepanjang 5 tahun. Pengalaman Pilkada langsung, tahun ketiga sudah sibuk kampanye. Promosi dan mutasi pejabat selalu dikaitkan dengan dukungan Pilkada," katanya.
Anggota Komisi III DPR ini juga menilai, lewat pilkada langsung good government tak pernah bisa tercapai. Karena di tiap Pilkada para pejabat/PNS akan terbelah menjadi tim sukses masing-masing kandidat. Baik incumbent maupun calon kepala daerah yang lain.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Tepis Pilkada oleh DPRD untuk Kepentingan Koalisi Merah Putih
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendadak Berubah Sikap, PKS Ingin Pilkada oleh DPRD
Redaktur : Tim Redaksi