jpnn.com - JAKARTA - Duet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tak lama lagi akan segera dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Meski belum dipastikan siapa saja, tokoh-tokoh yang akan duduk di kabinet itu, namun, nama-nama yang akan membantu Jokowi-JK di kabinet mendatang pun sudah mulai beredar.
Politisi PDI Perjuangan, Dolfie OVP mengingatkan agar Jokowi-JK benar-benar menjaga harapan publik yang menghendaki adanya kabinet profesional. Karena itu, dirinya berharap, Jokowi-JK tidak memilih figur yang dapat menjadi beban politik sehingga kabinet tidak bisa bekerja optimal.
BACA JUGA: Dahlan Ajak Direksi BUMN Turun ke Jalan untuk SBY
Harapan itu disampaikan Dolfie terkait isu tentang beberapa nama seperti mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani (SMI) dan Darmin Nasution yang disebut-sebut bakal masuk kabinet Jokowi-JK. Dolfie menyebut figur-figur itu sering dipersoalkan kinerjanya.
“Rasanya pada periode 2009-2014, figur tersebut sering dipermasalahkan kinerjanya oleh DPR. Sehingga terhadap berbagai isu terkait kinerja dan keterlibatan kasus figur tersebut, perlu juga dipertimbangkan oleh Jokowi-JK agar tidak menjadi beban politik,” ujar Dolfie seperti dikutip INDOPOS edisi Jumat (17/10).
BACA JUGA: MPR Pastikan Pelantikan Presiden Steril dari Interupsi
Tidak hanya itu, lanjut Dolfie, untuk memupuk kepercayaan publik dan meningkatkan kepercayaan atas jaminan berusaha, maka sosok menteri haruslah bersih. ”Apalagi sosok menteri perekonomian harus mendapat kepercayaan dari pelaku usaha,” katanya.
Patut diketahui, mama Sri Mulyani sendiri kuat mengundang penolakan dari kubu Koalisi Merah Putih (KMP) karena terseret-seret kasus Century. Sedangkan nama Darmin pernah terseret-seret kasus keringanan pajak. Dalam kasus Gayus Tambunan, nama Darmin juga pernah disebut menandatangani keringanan pajak untuk PT Surya Alam Tunggal.
BACA JUGA: Inilah Sosok yang Digadang Jadi Jaksa Agung
Selain itu, nama Darmin juga sempat terkait kasus keberatan pajak PT.Halliburton, perusahaan kontraktor minyak asal AS, yang disetujui keberatan pajak Rp21,7 miliar pada 2005. Klaim Darmin, itu sudah melewati proses oleh Tim Pemeriksa Perpajakan.(JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Johan Budi Resmi Menjabat Deputi Pencegahan KPK
Redaktur : Tim Redaksi