JAKARTA - Anggota Komisi I DPR, Mardani Ali Sera menilai pemanfaatan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dalam sistem pertahanan negara selama ini masih kurang optimal. Padahal, banyak dokumen negara berklasifikasi rahasia yang harus diamankan dengan persandian.
"Hal itu sangat disayangkan karena masalah pertahanan adalah hal utama di era modern dan keterbukaan informasi," ujar Mardani di DPR, Jakarta, Senin (27/5), usai Rapat Komisi I DPR dengan Lemsaneg.
Lebih lanjut Mardani mengatakan, dari raker itu terungkap adanya kerentanan dokumen dan data negara yang tidak diamankan dengan sandi. Kasus tidak terbangnya Garuda, kebocoran ujian negara, data KPU, ataupun kebocoran dokumen di lembaga negara lainnya, kata dia, karena Lemsaneg belum dimaksimalkan perannya.
Namun yang jadi kekhawatiran Mardani adalah penggunaan alat komunikasi satelit di Lemsaneg yang tidak memiliki standar dan tidak compatible. Bahkan, katanya, Lemsaneg menggunakan alat pengacak (jammer) buatan Israel oleh Lemsaneg.
"Kami protes keras untuk hal ini. Ini bertentangan dengan kebijakan luar negeri kita yang belum membuka hubungan diplomatik apapun dengan negara tak bertuan itu," ucapnya.
Juru Bicara DPP PKS itu juga menyayangkan sikap pasif Kepala Lemsaneg Mayjen TNI Djoko Setiadi yang masih berharap diberi kesempatan melakukan presentasi persandian di depan Presidan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pimpnan lembaga tinggi negara lainnya, dalam rangka membuat nota kesepahaman (MoU) pertahanan sandi Indonesia.
"Masalah sandi negara jauh lebih penting dibandingkan presentasi dan MoU dengan lembaga lain. Presiden harus aware untuk hal ini. Kita pernah menjadi macan Asia, dan pernah mendunia dengan sebagai penyelenggara KTT di tahun 1955. Eksistensi bangsa Negara jauh lebih utama," pungkasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Reformasi Birokrasi 98 Pemda Segera Dimulai
Redaktur : Tim Redaksi